Susi Pujiastuti: "Kita Tidak Boleh Diam"

"Saya ini merasa orang yang tidak pernah punya budaya, Romo. Besar di jalanan dan besar di pasar ikan dilelang," ujar Susi Pudjiastuti 

Dalam suasana penuh kehangatan di Omah Petroek, perayaan ulang tahun Majalah Basis ke-75 dan usia ke-90 Romo Franz Magnis-Suseno menjadi ruang bagi sebuah orasi kebudayaan yang menggugah. 

Susi Pudjiastuti memberikan orasi (Latifah/Melipirnews)

Meskipun merasa didaulat untuk berbicara tentang kebudayaan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, justru membuka diri dengan sebuah pengakuan jujur.

"Saya ini merasa orang yang tidak pernah punya budaya, Romo. Besar di jalanan dan besar di pasar ikan dilelang," ujarnya dengan rendah hati di hadapan para hadirin pada 1 Agustus 2026 malam itu.

Baginya, budaya bukanlah sekadar tarian atau upacara adat, melainkan sebuah kehidupan—livelihood. Ia mengawali kisahnya dari Pangandaran, sebuah kota kecil di pesisir selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di sanalah ia menyaksikan sendiri kemakmuran yang perlahan menghilang.

"Dari tahun '96 sampai tahun 2000-21 kami ekspor perikanan dari Pangandaran ke dunia, ke Jepang, ke Amerika. 1 hari lobster bisa ada 2 ton, 3 ton, udang bisa 30 ton. 1 hari itu hilang semua," kenangnya.

Awalnya, Susi mengira nelayanlah yang menghabiskan sumber daya alam. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa pukulan terbesar datang dari kapal-kapal asing yang diizinkan masuk ke perairan Indonesia. "Ternyata tahun 2001 pemerintah mengizinkan kapal-kapal ikan asing untuk menangkap ikan di Indonesia. Romo, kapal-kapal besar masuk."

Mengetahui hal ini, ia pun bergerak cepat saat dipercaya menjadi menteri. Dengan mengandalkan keberanian dan akal, ia mempelajari aturan dan menemukan pasal yang memungkinkan penenggelaman kapal pencuri ikan. "Saya pelajari aturan, pelajari hukum. Wah, saya nemu satu pasal dalam Undang-Undang Perikanan kita bahwa Indonesia bisa menenggelamkan kapal ikan yang mencuri ikan," katanya.

Baca juga: Mendekatkan ASN Kota Manado dengan Bank Sampah

Langkah kontroversial itu bukan tanpa tantangan. Susi harus berhadapan dengan para duta besar negara asing, hingga para pengusaha lokal yang menjadi agen kapal asing. "Nah, setelah itu saya panggil pengusaha yang jadi agen-agennya... 'You bantu saya pulangkan semua kapal asing itu. You bikin kapal di Indonesia. Saya kasih izin sebanyak kamu mau, tapi kapal harus buatan Indonesia, orang harus Indonesia,'" tegasnya menirukan dialognya kala itu.

Meski berhasil mengembalikan kedaulatan laut, perjuangan belum berakhir. Susi mengkritik kebijakan ekspor bibit lobster yang membuatnya sulit menemukan lobster di kampung halamannya, Pangandaran. "Sekarang di Pangandaran saya mau makan lobster pun tidak ada Romo. Susah sekali karena bibit ditangkapnya pakai lampu," keluhnya.

Ia menyoroti kebijakan yang membiarkan sumber daya alam terus tergerus, tanpa perhitungan hitam-putih yang jelas antara keuntungan negara dan kerugian lingkungan serta masyarakat. "Tidak ada yang membuat hitam putih. Berapa kerugian dari banjir ini, dari disaster ini? Berapa pajak negara didapat dari mining itu, dari logging ini? Belum ada," tegasnya.

Baca juga: Membaca Krisis Air Lewat Folklor dan Ekoteologi

Di akhir orasi, Susi mengajak semua pihak untuk tidak tinggal diam. "Saatnya kita harus membalikkan program-program pemerintah. Banyak yang bagus, tapi pelaksanaan yang tidak dengan tata kelola yang benar... akhirnya membuat program yang baik untuk rakyat menjadi tersendat, terganggu, terhenti, bahkan merugikan negara," pungkasnya.

"Jangan sampai semuanya ini dibiarkan. Jangan sampai semua kita diam," tegasnya di akhir pidato, mengingatkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan pikiran bagi negeri.

Kebudayaan, dalam orasi Susi di Omah Petroek, adalah hidup sehari-hari nelayan dan warung rajungan di pinggir jalan. Laut yang dijaga berarti kehidupan yang bertahan. Dan untuk itu, ia mengingatkan—kita tidak boleh diam.

Latifah/melipirnews.com