Kekerasan Terbaru Sebagai Upaya Internasionalisasi Isu Papua

OPM sangat berkemauan agar isu mereka dijadikan isu utama di panggung dunia. Internasionalisasi isu Papua ini mereka harapkan untuk memuluskan agenda dan kepentingan kemerdekaan Papua melalui referendum. Ridwan, dosen Ilmu Politik UIII

Di bulan September ini, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III Ndugama Derakma melakukan aksi kekerasan dengan menyandera dan menembak mati seorang warga sipil di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada 15 September. Korban adalah seorang sopir travel atau angkutan (lajuran) asal Toraja bernama Aris Sanda alias Bapak Tasya. Bukan hanya tewas ditembak, jasad dan mobilnya pun dibakar. Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa, 15 September 2026, sekitar pukul 06.00 WIT di jalur perjalanan dari Wamena menuju Mbua. 

Menteri HAM, Natalius Pigai

PNPB-OPM menuduh korban sebagai agen intelijen militer RI walaupun beredar kabar ia telah merantau selama 23 tahun di wilayah tersebut hingga memiliki 3 mobil travel. Pembunuhan ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Penerangan Koops TNI Habema, M Wirya Arthadiguna, yang mengatakan bahwa supir travel tersebut ditemukan di dalam satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar.

Baca juga: Cara Akademisi dan Jurnalis Asing Melihat Papua ( Bagian 1)

Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 9 September 2026, TPNPB-OPM Kodap III juga menembak mati tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya. para korban berasal dari provinsi NTT dan pembunuhan dilakukan saat para korban dalam perjalanan kembali menuju Wamena setelah menjalankan tugas memberi bantuan ternak dan memberi penyuluhan peternakan kepada masyarakat. Sama seperti alasan penembakan dan pembakaran terhadap seorang sopir travel di atas, pembunuhan ketiga korban mereka tuduh sebagai agen intelijen militer RI.

Perkembangan model gerakan OPM belakangan ini tidak luput dari sorotan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Pola gerakan terakhir ini menurutnya sudah di luar pola yang awal, yaitu angkat senjata secara sporadis, jalur diplomasi oleh kaum intelektual, pola internasionalisasi dengan pendirian NGO di luar Indonesia serta kedutaan di beberapa negara seperti Papua New Guinea, Australia, Vanuatu, Inggris, Amerika dan seterusnya dan yang selanjutnya yaitu pola klendestain, yaitu gerakan perlawanan kota. 

Dalam pidatonya yang diunggah melalui media instagram Kementerian HAM pada Kamis, 17 September 2026, Pigai menilai bangkitnya gejala baru, yaitu sentimen etnis yang ditumbuhkan di kalangan OPM. 

"Lalu, yang mengagetkan saya sebagai orang yang menulis sejarah Papua yaitu pola gerakan akhir-akhir ini. Tidak lagi sebatas revolusioner bersenjata, yaitu OPM melawan TNI/Polri, dulu warga sipil biasa saja, tidak pernah ditembak. Sekarang perlawanan bergeser atas dasar rasisme. Kalau perlawanan berdasar atas perbedaan suku, ras, agama, maka ini tidak bisa dianggap remeh. Saya kasih contoh, karena konflik akibat rasisme maka menyebabkan jatuhnya negara-negara besar di dunia," terangnya.

Natalius Pigai memberikan contoh perang negeri Ottoman dengan Armenia yang terjadi karena perbedaan agama dan etnis yang menyebabkan jutaan orang Armedia mati. Begitu pula lepasnya wilayah-wilayah Muslim di Uni Soviet menjadi negara-negara sendiri setelah Uni Soviet jatuh. Begitu juga dengan jatuhnya Yugoslavia yang disebabkan kekerasan terhadap kaum Islam Bosnia di Srebrenica. 

Pigai juga menghimbau pada OPM untuk tidak menggunakan hukum perang karena beralasan pembunuhan sipil dilakukan disebabkan masyarakat sipil yang ditembak tersebut merupakan agen tentara TNI. Pigai mendesak agar hukum yang digunakan adalah hukum humaniter dan juga Konvensi Genewa yang melarang melibatkan sipil dalam konflik atau peperangan antar sesama kekuatan tentara.

Baca juga: Merdeka Bukan Berarti Terpisah (Bagian 2)

Menanggapi pernyataan Natalius Pigai tersebut, dosen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok, Ridwan Almakassary merespon bahwa kekerasan terhadap warga sipil oleh pihak garis keras pendukung Papua merdeka yaitu OPM/KKB adalah menciptakan teror dan ketakutan yang masif ke tengah masyarakat dengan alasan warga sipil tersebut terlibat spionase. 

"Selain itu, membunuh warga sipil ditujukan agar membuat pelayanan publik terganggu dan bentuk balas dendam atau aksi protes terhadap aksi militer yang juga menyasar mereka. Secara keseluruhan taktik ini ditempuh agar menciptakan ketakutan dan tidak berjalannya pelayanan publik. Mereka (pihak OPM) berharap ini direspon brutal oleh militer Indonesia, sehingga terjadi kekacauan hebat agar pihak asing memberi perhatian," katanya. 

Dalam pengamatan dosen yang menyelesaikan studi doktoralnya di University Western Australia (UWA) ini, OPM sangat berkemauan agar isu mereka dijadikan isu utama di panggung dunia. Internasionalisasi isu Papua ini mereka harapkan untuk memuluskan agenda dan kepentingan kemerdekaan Papua melalui referendum.

SBA/Melipirnews