Dosen Universitas Islam Cordoba Banyuwangi
Mengapa ada negara yang mampu mengubah wajah bangsanya dalam satu-dua generasi, sementara negara lain terus berkutat dengan persoalan yang sama?
Pertanyaan itu layak diajukan ketika kita melihat perjalanan China. Negara yang beberapa dekade lalu masih bergulat dengan kemiskinan dan keterbelakangan kini menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi, industri, teknologi, dan geopolitik terbesar dunia.
Tentu, keberhasilan China tidak lahir dari satu kebijakan atau satu tokoh. Ada reformasi ekonomi, investasi besar-besaran, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, penguasaan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan negara menjaga arah pembangunan dalam jangka panjang.
Baca juga: Mengenal Danwei, Ikatan Sosial Masyarakat China Bernafaskan Proletarian dan Egalitarian
Salah satu gagasan yang menarik untuk dikaji adalah Scientific Outlook on Development atau pandangan Ilmiah tentang pembangunan. Gagasan ini berkembang pada era Presiden Hu Jintao. Dalam perkembangan pemikiran strategis partai komunis China, nama Wang Huning juga menjadi penting sebagai intelektual dan ahli strategi yang ikut membentuk gagasan politik dan pembangunan China.
Yang menarik bukan apakah Indonesia harus mengikuti China. Jelas tidak. Sistem politik dan karakter masyarakat kedua negara berbeda. Yang perlu kita pelajari adalah cara berpikirnya: bagaimana sebuah bangsa menetapkan tujuan jangka panjang, mengorganisasi sumber daya, menggunakan pengetahuan sebagai dasar kebijakan, dan menjaga konsistensi pembangunan.
Pembangunan Bukan Sekadar Pertumbuhan
Selama ini keberhasilan pembangunan sering kali hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan jalan, gedung, kawasan industri, dan berbagai proyek fisik lainnya. Semua itu penting, tetapi pembangunan tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa banyak yang dibangun. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang berubah dalam kehidupan manusia setelah Pembangunan tersebut?
Apakah kualitas Pendidikan menjadi meningkat? Apakah produktivitas masyarakat bertambah? Apakah kesenjangan berkurang? Apakah inovasi berkembang? Apakah generasi muda semakin kompetitif? Apakah pembangunan hari ini memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi berikutnya?
Salah satu gagasan yang menarik untuk dikaji adalah Scientific Outlook on Development atau pandangan Ilmiah tentang pembangunan. Gagasan ini berkembang pada era Presiden Hu Jintao. Dalam perkembangan pemikiran strategis partai komunis China, nama Wang Huning juga menjadi penting sebagai intelektual dan ahli strategi yang ikut membentuk gagasan politik dan pembangunan China.
Yang menarik bukan apakah Indonesia harus mengikuti China. Jelas tidak. Sistem politik dan karakter masyarakat kedua negara berbeda. Yang perlu kita pelajari adalah cara berpikirnya: bagaimana sebuah bangsa menetapkan tujuan jangka panjang, mengorganisasi sumber daya, menggunakan pengetahuan sebagai dasar kebijakan, dan menjaga konsistensi pembangunan.
Pembangunan Bukan Sekadar Pertumbuhan
Selama ini keberhasilan pembangunan sering kali hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan jalan, gedung, kawasan industri, dan berbagai proyek fisik lainnya. Semua itu penting, tetapi pembangunan tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa banyak yang dibangun. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang berubah dalam kehidupan manusia setelah Pembangunan tersebut?
Apakah kualitas Pendidikan menjadi meningkat? Apakah produktivitas masyarakat bertambah? Apakah kesenjangan berkurang? Apakah inovasi berkembang? Apakah generasi muda semakin kompetitif? Apakah pembangunan hari ini memberikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi berikutnya?
Baca juga: Rahasia Di Balik Kemajuan China
Inilah salah satu pesan penting dari Scientific Outlook on Development: pembangunan harus dilihat secara menyeluruh, terkoordinasi, berorientasi pada manusia, dan berkelanjutan. Dengan perspektif tersebut, ekonomi bukan tujuan akhir. Ekonomi adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Problem Indonesia: Banyak Program, Kurang Konsistensi
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan visi pembangunan. Kita memiliki sumber daya alam, bonus demografi, pasar domestik yang besar, posisi geografis strategis, kekayaan budaya, serta jutaan manusia terdidik. Kita juga memiliki dokumen perencanaan dan berbagai program pembangunan.
Masalahnya adalah konsistensi. Pergantian kepemimpinan sering diikuti perubahan prioritas. Program baru muncul sebelum program lama dievaluasi secara memadai, Kementerian mempunyai agenda sendiri. Pemerintah daerah memiliki prioritas sendiri. Akibatnya, energi pembangunan terkadang tersebar ke terlalu banyak arah.
Kita seperti memiliki banyak pemain bagus, tetapi belum selalu memainkan partitur yang sama. Padahal pembangunan nasional bukan perlombaan lima tahunan. Membangun kualitas manusia membutuhkan puluhan tahun. Membangun tradisi riset membutuhkan generasi. Membangun industri teknologi membutuhkan ekosistem. Membangun karakter bangsa membutuhkan proses pendidikan yang panjang. Karena itu, Indonesia membutuhkan kesinambungan visi melampaui pergantian pemerintahan.
Dari Output Menuju Outcome
Ada perubahan paradigma yang sangat penting: Indonesia harus berani bergeser dari budaya output menuju outcome. Jangan hanya bertanya berapa sekolah yang dibangun, tetapi berapa besar kualitas pendidikan meningkat. Jangan hanya menghitung berapa kilometer jalan yang selesai, tetapi berapa besar produktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh. Jangan hanya mengukur berapa anggaran yang terserap, tetapi apa dampak nyata anggaran tersebut terhadap kesejahteraan rakyat.
Di sinilah pentingnya evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Setiap kebijakan strategis seharusnya memiliki empat hal: data yang kuat, target yang terukur, pelaksanaan yang disiplin, dan evaluasi yang objektif. Jika program berhasil, diperluas. Jika tidak efektif, diperbaiki. Jika gagal, dihentikan.
Negara yang maju bukan negara yang tidak pernah salah mengambil kebijakan. Negara maju adalah negara yang mampu belajar dari kesalahan dan memperbaikinya dengan cepat.
Tantangan Terbesar: Politik Jangka Pendek
Salah satu hambatan terbesar dari penerapan paradigma pembangunan jangka panjang di Indonesia adalah politik jangka pendek. Demokrasi menuntut pergantian kepemimpinan dan kompetisi politik. Hal Itu merupakan bagian penting dari sistem kita, namun pembangunan nasional tidak boleh terus-menerus menjadi korban perubahan orientasi politik. Sehingga yang dibutuhkan adalah adanya konsensus nasional mengenai arah besar pembangunan.
Siapa pun presidennya, siapa pun menterinya, dan bagaimana pun konfigurasi politiknya, agenda-agenda strategis harus tetap berjalan: peningkatan kualitas pendidikan, penguatan riset dan teknologi, industrialisasi, peningkatan produktivitas, pembangunan manusia, reformasi birokrasi, dan pemerataan ekonomi harus tidak boleh berhenti dan tidak boleh berubah haluan. Strateginya boleh berubah, namun tujuan besarnya jangan mudah berubah.
Solusi: Membangun Negara yang Terorganisasi
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang masih perlu diperkuat adalah kemampuan mengorganisasi kecerdasan tersebut. Oleh karena itu, dalam pembangunan Indonesia sedikitnya ada lima agenda penting.
Pertama, membangun visi pembangunan jangka panjang yang menjadi konsensus nasional, bukan sekadar program pemerintah yang berganti setiap periode. Kedua, memperkuat meritokrasi birokrasi, dimana jabatan publik harus semakin ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan kinerja.
Inilah salah satu pesan penting dari Scientific Outlook on Development: pembangunan harus dilihat secara menyeluruh, terkoordinasi, berorientasi pada manusia, dan berkelanjutan. Dengan perspektif tersebut, ekonomi bukan tujuan akhir. Ekonomi adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Problem Indonesia: Banyak Program, Kurang Konsistensi
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan visi pembangunan. Kita memiliki sumber daya alam, bonus demografi, pasar domestik yang besar, posisi geografis strategis, kekayaan budaya, serta jutaan manusia terdidik. Kita juga memiliki dokumen perencanaan dan berbagai program pembangunan.
Masalahnya adalah konsistensi. Pergantian kepemimpinan sering diikuti perubahan prioritas. Program baru muncul sebelum program lama dievaluasi secara memadai, Kementerian mempunyai agenda sendiri. Pemerintah daerah memiliki prioritas sendiri. Akibatnya, energi pembangunan terkadang tersebar ke terlalu banyak arah.
Kita seperti memiliki banyak pemain bagus, tetapi belum selalu memainkan partitur yang sama. Padahal pembangunan nasional bukan perlombaan lima tahunan. Membangun kualitas manusia membutuhkan puluhan tahun. Membangun tradisi riset membutuhkan generasi. Membangun industri teknologi membutuhkan ekosistem. Membangun karakter bangsa membutuhkan proses pendidikan yang panjang. Karena itu, Indonesia membutuhkan kesinambungan visi melampaui pergantian pemerintahan.
Dari Output Menuju Outcome
Ada perubahan paradigma yang sangat penting: Indonesia harus berani bergeser dari budaya output menuju outcome. Jangan hanya bertanya berapa sekolah yang dibangun, tetapi berapa besar kualitas pendidikan meningkat. Jangan hanya menghitung berapa kilometer jalan yang selesai, tetapi berapa besar produktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh. Jangan hanya mengukur berapa anggaran yang terserap, tetapi apa dampak nyata anggaran tersebut terhadap kesejahteraan rakyat.
Di sinilah pentingnya evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Setiap kebijakan strategis seharusnya memiliki empat hal: data yang kuat, target yang terukur, pelaksanaan yang disiplin, dan evaluasi yang objektif. Jika program berhasil, diperluas. Jika tidak efektif, diperbaiki. Jika gagal, dihentikan.
Negara yang maju bukan negara yang tidak pernah salah mengambil kebijakan. Negara maju adalah negara yang mampu belajar dari kesalahan dan memperbaikinya dengan cepat.
Tantangan Terbesar: Politik Jangka Pendek
Salah satu hambatan terbesar dari penerapan paradigma pembangunan jangka panjang di Indonesia adalah politik jangka pendek. Demokrasi menuntut pergantian kepemimpinan dan kompetisi politik. Hal Itu merupakan bagian penting dari sistem kita, namun pembangunan nasional tidak boleh terus-menerus menjadi korban perubahan orientasi politik. Sehingga yang dibutuhkan adalah adanya konsensus nasional mengenai arah besar pembangunan.
Siapa pun presidennya, siapa pun menterinya, dan bagaimana pun konfigurasi politiknya, agenda-agenda strategis harus tetap berjalan: peningkatan kualitas pendidikan, penguatan riset dan teknologi, industrialisasi, peningkatan produktivitas, pembangunan manusia, reformasi birokrasi, dan pemerataan ekonomi harus tidak boleh berhenti dan tidak boleh berubah haluan. Strateginya boleh berubah, namun tujuan besarnya jangan mudah berubah.
Solusi: Membangun Negara yang Terorganisasi
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Yang masih perlu diperkuat adalah kemampuan mengorganisasi kecerdasan tersebut. Oleh karena itu, dalam pembangunan Indonesia sedikitnya ada lima agenda penting.
Pertama, membangun visi pembangunan jangka panjang yang menjadi konsensus nasional, bukan sekadar program pemerintah yang berganti setiap periode. Kedua, memperkuat meritokrasi birokrasi, dimana jabatan publik harus semakin ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan kinerja.
Baca juga: Anak Muda Qufu Bangga Kotanya Menyimpan Jejak Konfusius
Ketiga, menjadikan pendidikan, riset, dan teknologi sebagai investasi strategis, bukan sekadar pos anggaran. Keempat, memperkuat koordinasi pusat dan daerah agar desentralisasi menjadi sumber inovasi, bukan fragmentasi pembangunan. Kelima, membangun budaya evaluasi berbasis data, sehingga setiap program harus berani diuji: apakah benar-benar efektif atau hanya terlihat aktif?
Belajar dari China bukan berarti menjadi China, karena Indonesia tidak membutuhkan sistem politik China, tetapi Indonesia membutuhkan pelajaran tentang visi, konsistensi, disiplin kebijakan, pembangunan SDM, dan kemampuan negara mengorganisasi sumber daya.
Kita dapat belajar dari China, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Eropa, bahkan dari kegagalan negara lain. Tetapi semua itu harus diterjemahkan sesuai dengan demokrasi, Pancasila, konstitusi, budaya, dan karakter masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, bangsa besar bukan bangsa yang paling banyak memiliki sumber daya. Tetapi, bangsa besar adalah bangsa yang mampu mengubah sumber daya menjadi kekuatan, pengetahuan menjadi kebijakan, kebijakan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi perubahan nyata bagi rakyat.
Ketiga, menjadikan pendidikan, riset, dan teknologi sebagai investasi strategis, bukan sekadar pos anggaran. Keempat, memperkuat koordinasi pusat dan daerah agar desentralisasi menjadi sumber inovasi, bukan fragmentasi pembangunan. Kelima, membangun budaya evaluasi berbasis data, sehingga setiap program harus berani diuji: apakah benar-benar efektif atau hanya terlihat aktif?
Belajar dari China bukan berarti menjadi China, karena Indonesia tidak membutuhkan sistem politik China, tetapi Indonesia membutuhkan pelajaran tentang visi, konsistensi, disiplin kebijakan, pembangunan SDM, dan kemampuan negara mengorganisasi sumber daya.
Kita dapat belajar dari China, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Eropa, bahkan dari kegagalan negara lain. Tetapi semua itu harus diterjemahkan sesuai dengan demokrasi, Pancasila, konstitusi, budaya, dan karakter masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, bangsa besar bukan bangsa yang paling banyak memiliki sumber daya. Tetapi, bangsa besar adalah bangsa yang mampu mengubah sumber daya menjadi kekuatan, pengetahuan menjadi kebijakan, kebijakan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi perubahan nyata bagi rakyat.

0 Komentar