Salah Satu Cara Akademisi dan Jurnalis Asing Melihat Papua Yang Perlu Diwaspadai (1)

Pada sesi ceramah penutupan the 3rd World Journalism Education Congress (WJEC), Sabtu, 16/07/2016 di auditorium School of Communication, Auckland University of Technology (AUT), New Zealand, Kalafi Maola, tokoh berpengaruh di wilayah Pasifik berwarga negara Tonga menyuarakan dengan lantang di hadapan sekitar 200-an peserta kongres dari lima benua tentang sedang terjadinya kolonisasi Indonesia atas Papua, atau dalam istilahnya West Papua. Ia bahkan secara mendasar memprotes masuknya Papua (West Papua) ke wilayah Asia Tenggara karena menurutnya lebih tepat jika Papua (West Papua) bergabung dengan Pasifik-Oceania.



Pernyataan Kalafi Maola itu layak dijadikan renungan bagi ahli kajian kewilayahan serta pihak penentu kebijakan terkait. Begitu pula bagi pengkaji politik identitas serta multikulturalisme. Hanya saja yang di luar dugaan, pernyataan demikian itu dimunculkan di saat sesi penutupan kongres jurnalisitik internasional yang temanya sama sekali tidak membahas masalah Papua. Sehari sebelum acara kongres ini dimulai, bahkan juga diadakan acara Oceania Interrupted, yang diisi dengan orasi tentang terancamnya suku asli (indigenous people) Papua oleh Indonesia, kecaman mereka terhadap diamnya pemerintah New Zealand terhadap isu Papua yang mereka dengungkan, serta keyakinan bahwa cepat atau lambat West Papua akan merdeka (http://asiapacificreport.nz/2016/07/13/wjec16-oceania-interrupted-give-journalism-educators-a-taste-of-papua/, diakses 9 November 2016).

Entah sebuah kebetulan atau memang telah direncanakan, dalam pekan yang sama, di Yogyakarta tengah terjadi pengibaran bendera bintang pagi (morning star) di asrama mahasiswa yang digalang kelompok mahasiswa mengatasnamakan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) yang berujung ricuh karena digagalkan oleh pihak kepolisian. Peristiwa itu tampaknya berbuntut panjang, karena asrama mahasiswa asal Papua dituding digunakan kegiatan kelompok separatis. Bukan hanya aparat yang melakukan pencegahan, pihak masyarakat pun juga gerah dengan aksi tersebut hingga menimbulkan polemik layak tidaknya mahasiswa Papua pengusung ide separatisme belajar di kota itu. Kondisi terus memanas hingga dua gubernur, Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe dan Gubernur Propinsi DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bertemu pada awal Agustus 2016 untuk mendinginkan suasana.

Patut dicermati bahwa suara-suara sumbang tentang West Papua tampaknya terus dikumandangkan aktivis pendukung West Papua merdeka di luar negeri. Salah satunya misalnya dari Pacific Media Review, Auckland University of Technology (AUT), tempat kongres pendidikan jurnalisme internasional berlangsung baru-baru ini. Beberapa tokohnya mendakwa telah terjadi kerusakan ekosistem di wilayah Pasifik. Menurut penuturan mereka yang didengar penulis, di bawah Indonesia, terjadilah belakangan natural disaster di wilayah Lautan Oceania yang disebabkan climate change akibat rusaknya tanah dan hutan di West Papua. Konon, air laut meninggi beberapa tahun terakhir ini di wilayah negara-negara kecil Oceania. Tidak ketinggalan dalam sorotan mereka terjadinya pelanggaran HAM akut di West Papua. Lebih mencengangkan lagi, mereka seperti bernubuat cepat atau lambat Papua akan merdeka.

Kata merdeka disertai pengibaran bendera bintang pagi itu memang multitafsir. Salah satu tafsir yang menguat adalah ekspresi budaya warga Papua. Hal ini seperti pernah dikumandangkan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika menanggapi protes pelarangan pengibaran bendera bintang pagi. Mengagetkannya, penjelasan Gus Dur ini seperti dibelokkan oleh para aktivis pro kemerdekaan Papua, yang bukan semata ekspresi budaya melainkan jauh ke luar konteks ke arah kedaulatan politik dengan memisahkan diri dari NKRI. Hal ini yang belakangan didengung-dengungkan para pengungsi, pelarian tahanan politik dan eksil Papua di luar negeri. Jelas ini pemikiran kontradiktif dari apa yang diinginkan Gus Dur.

Perlulah diwaspadai, gerakan West Papua merdeka ini menjadi bergelora di luar negeri karena keterlibatan kalangan akademisi, yang bukan semata dari politisi dari beberapa negara sebagaimana yang telah dikenal selama ini. Selama ini memang telah banyak diketahui, sekolompok invidividu berdarah Papua di luar negeri mendapat dukungan utamanya dari negara-negara di kawasan Pasifik. Selain dukungan politik, mereka juga memberikan dukungan berupa fasilitas termasuk penyelenggaraan pertemuan antara aktivis gerakan Papua merdeka dengan kalangan politisi dari kawasan tersebut. Vanuatu disebut sebagai salah satu donatur dari gerakan ini.

Kecenderungan baru belakangan ini perlu ditangkap, bahwa kelompok pro Papua merdeka mendapat dukungan istiwewa dari kalangan kampus. Pacific Media Centre, di bawah pimpinannya David Robie, seorang guru besar di Auckland University of Technology, sangat getol mengadvokasi kepentingan kelompok pendukung Papua merdeka. Gagasan kelompok ini dituangkan dalam journal ilmiah dan unggahan tulisan di website yang mereka kelola secara serius. Belum terhitung lagi aksi-aksi lapangan maupun workshop yang dilakukan kelompok aktivis yang berafiliasi dengan lembaga ini yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan West Papua. Tampaknya mereka jelas menyasar pemerintah New Zealand dan Australia agar mendukung gagasan dan perjuangan mereka, walau kedua negara tersebut tetap bergeming.

Bersambung.......

Cahyo Pamungkas (BRIN) & Moh Zaenal Abidin Eko Putro (CENAS)


Komentar