Salah Satu Cara Akademisi dan Jurnalis Asing Melihat Papua Yang Perlu Diwaspadai (2)

Beberapa contoh manuver akademisi asing ini dapat dilacak dari beberapa paper jurnal berikut. Pacific Journalism Review volume 22 edisi Mei-Juli 2016 yang diterbitkan Pacific Media Centre, School of Communication Studies, Auckland University of Technology (AUT) New Zealand menampilkan dua paper yang cenderung menyudutkan Indonesia. Ada lagi juga satu review yang melihat Papua dari sudut pandang kemudahan akses bagi jurnalis, baik dalam maupun luar negeri untuk masuk ke Papua, tulisan dari editor yang seorang profesor komunikasi dari perguruan tinggi tersebut. Ia mengkritisi sulitnya memperoleh kebebasan berekspresi (freedom expression) terutama bagi kalangan jurnalis yang meliput Papua -tepatnya meliput demonstrasi gerakan pro Papua merdeka, walaupun Presiden Jokowi berjanji akan lebih memberi kemudahan akses bagi wartawan asing ke Papua.


Dalam jurnal tersebut, terdapat satu paper berjudul “Watching This Space, West Papua”, yang ditulis Johnny Blades, seorang jurnalis Radio Internasional New Zealand. Inti tulisannya sebenarnya masih memperhatikan suara negaranya terhadap Indonesia melalui sebuah proses pembuatan visanya ketika hendak ke Indonesia. New Zealand bersama Australia dan Papua Nugini adalah negara-negara besar di wilayah Pasifik yang jelas dukungannya West Papua tetap bagian dari Indonesia. Blades menceritakan pengalamannya ketika mengurus visanya di Kedutaan Besar RI di Wellington terkait dengan maksud kunjungannya ke Papua yang membutuhkan proses panjang untuk mendapatkannya. Sebetulnya kondisi yang wajar karena harus mendapatkan perijinan dari otoritas Indonesia di Jakarta. Ketika berhasil sampai di Papua pun ia merasa ada pihak yang mengawasinya, terutama dari aparat keamanan terkait dengan aktivitas jurnalistiknya. Sampai akhirnya ia berhasil wewawancarai gubernur Papua. Setelah melewati masa singkatnya di Papua, ia terkesan dengan mulai tumbuhnya para jurnalis independen yang berbasis di Papua. Ia malah melihat lebih penting memberi dukungan kepada jurnalis-jurnalis independen di Papua ini ketimbang menuntut akses jurnalis asing ke Papua.

Satu lagi paper Jason Macleod, Citizen Media and Civil Resistance in West Papua menitikberatkan pada penggunaan social media seperti ponsel, youtube, facebook dan mailing list untuk mengunggah gerakan pro West Papua merdeka, seperti pada peristiwa Kongres Rakyat Papua ke-3 tanggal 19 Oktober 2011. Jurnalis asing tidak perlu datang langsung ke Papua karena mampu mendapatkan berita dan gambar secara instan melalui social media tentang peristiwa tersebut. Berbeda misalnya dengan peristiwa demonstrasi dan pengibaran bendera bintang pagi pada Juli 1998 di Biak yang bahkan untuk mendapatkan beritanya sampai menunggu beberapa minggu. Kini media sosial menurutnya berperan dalam turut melakukan pemantauan tentang Papua, bahkan bagi jurnalis dan peneliti asing.

Masih berkutat di wilayah akademik, satu lagi paper hasil penelitian dengan semangat membela kelompok West Papua merdeka ditulis Webb-Gannon, berjudul “Merdeka in West Papua: Peace, Justice and Political Independence” (Antropologica, 2014) yang secara benderang menonjolkan keberpihakannya terhadap kelompok separatis Papua. Orang-orang yang ditemuinya di kala penelitian lapangan di Papua mengatakan keinginan mereka untuk merdeka. Walaupun begitu, ia tampak berupaya memahami dan menjelaskan makna merdeka yang terpisah dari Indonesia bukan sebagai satu-satunya tafsir. Merdeka dengan makna lain seperti tuntutan keadilan, kebijaksanaan dan kesejahteraan -sebagai makna dari kata sanskerta maharddhika, bagi masyarakat Papua juga ia tampilkan.

Ia juga mengutip Richard Chauvel (2005) yang menuliskan makna merdeka sebagai merdeka dari kemiskinan, merdeka dari pengabaian, serta merdeka dari kekerasan politik. Namun, ketika membahas seputar referendum tahun 1969, sebagai bentuk perjanjian New York tahun 1962 antara pemerintah Belanda dan Amerika Serikat yang menyerahkan Papua bagian Barat ke Indonesia, yang salah satu alasannya untuk memotong pertumbuhan Komunisme di Indonesia, ia mencoba menukik pada masalah sejarah yang pelik tentang, menurutnya, ketiadaan masyarakat Papua terlibat dalam perjanjian itu. Di sini, ia sejatinya lupa bahwa orang-orang yang melakukan referendum saat itu adalah orang Papua sendiri.

Bersambung.......

Cahyo Pamungkas (BRIN) & Moh Zaenal Abidin Eko Putro (CENAS)


Komentar