Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengambil keputusan bakal menggelar muktamar NU yang ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, 27-31 Agustus 2026 mendatang. Mengingat pondok pesantren ini, tentu tidak akan terpisahkan dari sosok populer KH. Abdul Wahab Hasbullah
Sebagai sosok yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Wahab Hasbullah telah dikenal luas bersama dengan hadratussyaikh Hasyim Asyari. Keduanya merupakan pendiri NU dan juga memiliki hubungan khusus yakni sebagai murid dan guru. Wahab Hasbullah pernah belajar ke Tebuireng di bawah asuhan Hasyim Asyari sebelum pergi belajar ke Makkah.
 | |
|
Jalan hidupnya ternyata tidak hanya memikirkan para santri yang belajar di pondok pesantren yang telah dirintis oleh leluhurnya, Kiai Abdus Salam (Mbah Shoichah), keturunan Raja Brawijaya ke-6 di Tambakberas. Ayahnya sendiri, Hasbullah Said adalah pengasuh pesantren sepeninggal kakeknya. Namun panggilan pergerakan nasional bergelora dalam jiwanya hingga ia tergerak untuk berkiprah di luar lingkungan pondok pesantren, memilih jalur perjuangan kemerdekaan bersama aktivis dan laskar perjuangan kemerdekaan lainnya.
Menguatkan Fiqh Kontekstual
Sebagai kiai publik, banyak catatan menyebut keahliannya sebagai seorang ahli agama, tepatnya ahli fiqh yang bukan hanya berdasarkan teks semata, namun juga mengaitkannya dengan konteks jamannya. Karena itu, ia lebih sering terlibat dalam perdebatan dengan sesama ahli fiqih yang memegang teks alias hitam putih dalam melihat suatu masalah.
Baca juga: Agen Filantropi itu Bernama Masjid
Soal sikapnya terhadap pemukulan kentongan dan bedug menjelang salat, keberadaan bioskop yang mulai marak tahun 1950-an, pendirian yayasan haji yang membimbing para jamaah haji, hingga puncaknya yang paling terkenal adalah nasihatnya kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan acara halal bihalal di tengah ketegangan antar politisi di tahun 1948, semuanya mengarah pada penerapan fiqh secara kontekstual. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1948, atas undangan Bung Karno, seluruh tokoh politik dan militer dari berbagai ideologi yang awalnya saling bermusuhan akhirnya duduk di satu meja Istana Negara untuk saling memaafkan di bawah tajuk Halal bihalal.
Tidak salah apabila cara berpikirnya menjejakkan warisan berpikir di luar kotak (out of the box) untuk menuju kemaslahatan umat yang lebih besar, atau juga disebut maqaasidus syariiah di kalangan pengkaji studi ilmu keislaman (dirasah Islamiyah) belakangan ini.
Ketrampilan dan keahlian demikian ini jaman itu tentu amat jarang dimiliki oleh santri dan sosok dari kalangan pesantren. Di tengah sebagian pesantren lebih memilih menggunakan pengajaran terfokus pada ilmu agama plus ilmu kanuragan, atau tepatnya, penggemblengan fisik dan mental untuk menghadapi musuh Islam sewaktu-waktu, kemampuan dalam mengkritisi doktrin bukan hal yang wajar. Kiai Wahab Hasbullah adalah salah satu sosok dari pesantren yang mampu memikirkan ulang tentang teks atau doktrin fiqh, yang membuat kalangan santri terkungkung.
Munculnya keahlian demikian itu bukanlah proses yang seketika. Ternyata lama belajarnya di berbagai pondok pesantren yang kemudian membentuknya menjadi sosok santri ulet sekaligus luwes dalam kancah pergaulan global demikian ini. Kiai Wahab berburu ilmu ke berbagai pesantren besar, mulai dari pondok pesantren Langitan, Tuban, pondok pesantren Mojosari, Nganjuk, menjadi murid Syaikhona Kholil Bangkalan, dan belajar langsung kepada KH Hasyim Asy'ari di Tebuireng. Tidak puas di dalam negeri, Kiai Wahab memutuskan untuk belajar dan bermukim di Makkah selama 5 tahun untuk berguru pada ulama kaliber dunia seperti Syekh Mahfudz at-Tarmasi dan Syekh Said al-Yamani.
Santri di Panggung Intelektual dan Politik Nasional
Sekembalinya dari Makkah, panggilan hatinya tidak menempatkannya berdiam di dampar pengasuhan pesantren. Aktivitas di kalangan kepemudaan di Surabaya lebih menariknya. Kegemarannya dalam berdebat dan berdiskusi dicurahkannya saat turut mendirikan Tashwirul Afkar di tahun 1914. Ini adalah layaknya sebuah forum diskusi ilmiah bagi para ulama dan pemuda lintas organisasi di bawah naungan Nahdlatul Wathan (1916), yang kelak menjadi Nahdlatul Ulama (NU). Semasa aktif di organisasi ini, Kiai Wahab mampu menciptakan lagu legendaris Syubbanul Wathon (Yaa Lal Wathan) yang begitu populer di kalangan nahdliyyin belakangan ini.
Literasi umat pun menjadi concern lainnya pada diri Kiai Wahab. Ia memelopori pendirian surat kabar Soeara Nahdlatul Oelama sebagai alat propaganda gagasan keislaman tradisional yang tidak gagap dengan wacana-wacana dan kemajuan dunia modern. Sebelum akhirnya mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926, puncak kematangan berorganisasi Kiai Wahab tampak saat memimpin Komite Hijaz untuk menemui Raja Saud di Arab Saudi guna melobi kebebasan bermazhab bagi umat Islam di berbagai belahan dunia.
Karir kemiliteran pun tidak ketinggalan dipilihnya. Di masa pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan, Kiai Wahab menjadi panglima laskar paramiliter Hizbullah. Ia diangkat menjadi panglima tertinggi Laskar Mujahidin (Hizbullah) untuk menggerakkan ribuan santri bertempur mempertahankan kedaulatan RI dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Jalur demikian inilah yang membawanya beraktivitas di bidang politik dan organisasi publik pasca Indonesia merdeka, yang kemudian membuatnya dipilih menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada tahun 1947–1948. Saat itu, DPA di bawah kepemimpinan Ario Soerjo. Selama menjabat sebagai anggota DPA di tengah masa-masa revolusi, Kiai Wahab harus membagi waktu dengan sering melakukan perjalanan dinas ke Yogyakarta (ibu kota RI saat itu) demi menyumbangkan nasihat strategis bagi Presiden Soekarno. Hal ini membawanya berdekatan juga dengan para tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara, Jenderal Oerip Soemohardjo dan para tokoh lain.
Baca juga: Konferensi Ulama Perempuan 'Aisyiyah Tegaskan Otoritas Intelektual Perempuan dalam Keilmuan Islam
Ketika Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kiai Wahab melanjutkan kiprahnya di parlemen sebagai anggota DPR Sementara (DPRS) sejak tahun 1950 hingga pelaksanaan Pemilu pertama tahun 1955. Posisinya di NU pun sedemikian kuat karena menjabat sebagai Rais Aam PBNU (1947–1971). Hasil pemilu 1955, sewaktu NU menjadi partai peserta pemilu, menjadikannya duduk sebagai anggota DPR 1956–1959. Di samping menjadi anggota DPR, Kiai Wahab juga terpilih menjadi anggota Konstituante, yaitu lembaga negara yang bertugas khusus menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUD Sementara 1950.
Dalam suasana panasnya politik elit nasional yang terus bergejolak, Kiai Wahab terpilih menjadi anggota MPRS (1960–1971). MPRS merupakan lembaga tertinggi negara yang pada saat itu menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengambil keputusan-keputusan politik krusial, termasuk pemberhentian Presiden Soekarno pasca-peristiwa G30S/PKI. Kiprah parlemen Kiai Wahab yang berjalan nonstop dari tahun 1950 hingga akhir hayatnya pada tahun 1971 membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu politisi yang sangat ulet sekaligus fleksibel mengikuti irama kekuasaan. Kiai Wahab meninggal pada 29 Desember 1971 dalam usia 83 tahun. Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada 7 November 2014.
Satu hal yang banyak akademisi di luar NU kerap menyoroti sikap berseberangan Kiai Wahab kepada Soekarno di akhir masa pemerintahan Soekarno. Beberapa pengamat menilai sikap tokoh NU seperti ini kurang menarik; dari kawan menjadi lawan. Namun alasan di balik persetujuannya Kiai Wahab dalam keputusan MPRS yang memberhentikan Soekarno cukup mendasar, yakni Soekarno tetap mempertahankan Nasakom dan tidak mau mendengar nasihat NU untuk membubarkan PKI.
Melipirnews
0 Komentar