Global Hunger Index 2026: Kelaparan Dunia Memburuk, Indonesia Masih Hadapi Masalah Gizi Anak

Laporan Global Hunger Index 2026 mencatat, skor kelaparan global meningkat dibandingkan 2018. Indonesia berada di peringkat ke-71 dengan skor 14,4, sementara angka anak pendek akibat kekurangan gizi kronis masih mencapai 22,6 persen.

Persoalan pangan tidak berhenti pada ketersediaan beras di pasar atau hasil panen yang melimpah. Kemampuan keluarga membeli makanan bergizi, kondisi kesehatan anak, dan keberlanjutan produksi pertanian turut menentukan ketahanan pangan suatu negara.

Gambaran ini menjadi bagian penting dalam laporan Global Hunger Index (GHI) 2026 yang mengangkat tema No Security Without Food Security atau tidak ada keamanan tanpa ketahanan pangan.

Laporan yang diterbitkan pada Oktober 2026 tersebut menunjukkan bahwa skor GHI global mencapai 18,1, naik dari 17,6 pada 2018. Kenaikan ini menandai terhentinya tren penurunan kelaparan yang berlangsung sejak tahun 2000. Konflik bersenjata, guncangan ekonomi, dan cuaca ekstrem menjadi sejumlah faktor yang menekan ketahanan pangan di berbagai wilayah dunia.

Berdasarkan laporan tersebut, kondisi kelaparan global berada dalam kategori sedang (moderate). Namun, angka rata-rata ini tidak menggambarkan situasi yang seragam di semua negara. Sebanyak 32 negara mengalami tingkat kelaparan lebih tinggi dibandingkan 2018, sedangkan kemajuan di sejumlah wilayah lainnya berlangsung lambat.

Indonesia Membaik, Masalah Gizi Anak Masih Menonjol

Indonesia menempati peringkat ke-71 dengan skor GHI 14,4 dan masuk kategori kelaparan sedang. Skor tersebut lebih rendah dibandingkan 17,0 pada 2018 dan 25,0 pada 2000. Data ini menunjukkan perbaikan kondisi kelaparan dalam jangka panjang, meskipun tantangan pemenuhan gizi masih terlihat.

Salah satu indikator yang mendapat perhatian adalah child stunting, yaitu kondisi anak yang memiliki tinggi badan lebih rendah daripada standar usianya akibat kekurangan gizi kronis dan faktor terkait lainnya. Angka Indonesia tercatat sebesar 22,6 persen dalam data yang dirujuk pada laporan tersebut.

Masalah ini menunjukkan bahwa kondisi pangan tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang tersedia. Kualitas asupan gizi, akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan kondisi ekonomi keluarga turut berkaitan dengan pertumbuhan anak.

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan tersebut berhubungan dengan kemampuan keluarga menyediakan makanan yang beragam. Beras sebagai makanan pokok, misalnya, belum memenuhi seluruh kebutuhan gizi apabila tidak disertai sumber protein, sayuran, buah, dan zat gizi lainnya. Keterbatasan anggaran rumah tangga dapat memengaruhi pilihan makanan yang dikonsumsi keluarga.

Laporan GHI menempatkan kekurangan asupan kalori, anak pendek akibat kekurangan gizi kronis, anak kurus akibat kekurangan gizi akut, dan kematian anak di bawah usia lima tahun sebagai empat indikator pengukuran. Dengan demikian, skor GHI memberikan gambaran mengenai kelaparan yang mencakup ketersediaan asupan sekaligus dampaknya terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak.

Konflik Dunia Berdampak pada Harga dan Pasokan Pangan

Laporan GHI 2026 juga menyoroti hubungan antara konflik geopolitik dan kerentanan sistem pangan. Perang Rusia–Ukraina telah mengganggu pasar pangan dan pupuk global, sedangkan gangguan pelayaran yang berkaitan dengan konflik Amerika Serikat–Israel–Iran menambah risiko terhadap perdagangan internasional.

Dampaknya dapat meluas jauh dari wilayah konflik. Gangguan distribusi, kenaikan biaya energi, dan meningkatnya harga input pertanian berpotensi menambah biaya produksi serta transportasi pangan. Negara yang bergantung pada impor bahan pangan atau sarana produksi pertanian menjadi lebih rentan terhadap perubahan harga dunia.

Bagi masyarakat Indonesia, persoalan tersebut berkaitan dengan keterjangkauan kebutuhan pokok. Perubahan biaya produksi dan distribusi dapat memberikan tekanan pada harga pangan yang dibeli konsumen. Pada saat bersamaan, petani menghadapi risiko kenaikan biaya pupuk, bahan bakar, dan kebutuhan produksi lainnya.

Laporan tersebut menegaskan bahwa kerawanan pangan bukan sekadar akibat krisis. Kesulitan memperoleh makanan juga dapat memperbesar tekanan sosial, memperburuk kerentanan masyarakat, dan memengaruhi stabilitas. Atas dasar itu, tema No Security Without Food Security menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari keamanan masyarakat.

Perubahan Iklim Menambah Tekanan pada Pertanian

Selain konflik dan guncangan ekonomi, perubahan iklim menjadi faktor penting dalam perkembangan kelaparan global. Laporan GHI 2026 memperingatkan risiko kekeringan pertanian akibat fenomena El Niño yang diperkirakan menguat pada 2026–2027.

Asia termasuk wilayah yang rentan terhadap dampak iklim pada produksi pangan. Perubahan pola hujan dan suhu dapat mengganggu masa tanam, mengurangi ketersediaan air, serta meningkatkan risiko gagal panen. Bagi petani kecil, kerusakan tanaman dapat mengurangi pendapatan sekaligus mengganggu ketersediaan pangan rumah tangga.

Risiko tersebut memperlihatkan keterkaitan antara kondisi lingkungan dan ketahanan pangan. Produksi pertanian bergantung pada ketersediaan air, kondisi tanah, dan pola cuaca yang mendukung. Gangguan pada unsur-unsur tersebut dapat memengaruhi pasokan pangan dan penghasilan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.

GHI 2026 juga menekankan pentingnya sistem pangan yang tangguh terhadap krisis. Penguatan produksi lokal, diversifikasi sumber pasokan, pertanian yang adaptif terhadap iklim, serta pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam rekomendasi laporan untuk mengurangi kerentanan pangan.

Perlindungan Sosial dan Hak atas Pangan

Laporan GHI 2026 menempatkan hak atas pangan yang layak sebagai landasan kebijakan ketahanan pangan. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat harus memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi, termasuk saat menghadapi krisis ekonomi atau gangguan pasokan.

Perlindungan sosial menjadi salah satu unsur penting dalam menghadapi situasi tersebut. Bantuan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dapat membantu mempertahankan daya beli, terutama saat harga pangan meningkat atau pendapatan menurun. Ketepatan sasaran dan keterjangkauan program bagi kelompok rentan menjadi bagian dari tantangan pelaksanaannya.

Laporan itu juga merekomendasikan investasi jangka panjang pada sistem pangan lokal dan regional, penguatan perlindungan sosial, perbaikan sistem informasi pangan, serta koordinasi kebijakan pangan dan keamanan. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat terdampak ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang lebih inklusif.

Bagi Indonesia, temuan GHI 2026 memberikan dua gambaran yang berjalan bersamaan: skor kelaparan menunjukkan kemajuan dibandingkan periode sebelumnya, tetapi masalah gizi anak dan kerentanan sistem pangan masih menjadi perhatian. Perubahan harga dunia, gangguan rantai pasok, dan risiko iklim juga menunjukkan bahwa capaian tersebut dapat menghadapi tekanan baru.

Laporan ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak makanan diproduksi. Akses ekonomi, kualitas gizi, keberlanjutan pertanian, dan perlindungan bagi kelompok rentan merupakan bagian dari kondisi yang menentukan apakah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara layak.

Latifah/melipirnews.com