CELIOS: Biaya Karhutla 2026 Berpotensi Tembus Rp565 Triliun

Dampak karhutla juga masuk ke ruang-ruang kehidupan sehari-hari melalui paparan asap. Batuk, sesak napas, dan gangguan pernapasan menjadi bagian dari risiko kesehatan yang perlu diperhitungkan, termasuk biaya pengobatan dan hilangnya produktivitas

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti di kawasan yang terbakar. Dampaknya dapat dirasakan lebih jauh: aktivitas ekonomi terganggu, pendapatan masyarakat menyusut, biaya kesehatan meningkat, dan pemerintah daerah kehilangan penerimaan.

Laporan CELIOS memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia pada 2026 berpotensi mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun. Estimasi tersebut dihitung berdasarkan data kumulatif karhutla yang diakses hingga 20 Oktober 2026.

Dalam laporan Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi: Dampak Karhutla terhadap Biaya Ekonomi dan Biaya Kesehatan, CELIOS menguraikan bahwa kebakaran menimbulkan kerugian melalui kerusakan aset, terhentinya kegiatan ekonomi, serta beban kesehatan masyarakat.

Kerugian Merambat Berbagai Sektor

Luas hutan dan lahan yang terbakar sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 1,92 juta hektare. Papua Selatan menjadi wilayah dengan luasan terbakar terbesar, sekitar 319 ribu hektare, disusul Kalimantan Barat sekitar 277 ribu hektare dan Nusa Tenggara Timur sekitar 223 ribu hektare.

Sebaran tersebut menunjukkan karhutla 2026 tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang selama ini dikenal rawan kebakaran. Jawa Timur juga tercatat memiliki sekitar 113.976 hektare lahan terbakar, sementara Nusa Tenggara Barat mencapai sekitar 63.318 hektare.

Dampak ekonomi meluas melampaui kawasan yang terbakar. CELIOS memperkirakan kehilangan aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp340,38 triliun atau sekitar 2,69 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Kerugian terbesar berasal dari sektor kehutanan dan penebangan kayu, dengan estimasi Rp262,33 triliun atau 77,1 persen dari total dampak terhadap PDB. Sektor lain turut terdampak melalui keterkaitan rantai pasok dan aktivitas ekonomi antardaerah.

Perdagangan besar dan eceran diperkirakan kehilangan Rp18,20 triliun, pertambangan Rp11 triliun, industri pengolahan selain makanan dan minuman Rp9,88 triliun, serta jasa keuangan Rp8,46 triliun. Dampak juga menyentuh pertanian dalam arti luas, yang diperkirakan kehilangan Rp2,45 triliun.

Bagi masyarakat, angka-angka tersebut dapat berarti kegiatan usaha yang melambat, pendapatan yang berkurang, atau pekerjaan yang terganggu. Laporan CELIOS juga memperkirakan karhutla mengurangi potensi penerimaan pajak bersih daerah sebesar Rp4,06 triliun. Dana yang seharusnya menopang layanan publik ikut tertekan, sementara pemerintah daerah perlu menanggung kebutuhan penanganan kebakaran dan dampaknya.

Beban Kesehatan Menjangkau Jutaan Orang

Dampak karhutla juga masuk ke ruang-ruang kehidupan sehari-hari melalui paparan asap. Batuk, sesak napas, dan gangguan pernapasan menjadi bagian dari risiko kesehatan yang perlu diperhitungkan, termasuk biaya pengobatan dan hilangnya produktivitas.

Mengutip studi Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), laporan CELIOS menyebut asap karhutla diperkirakan menyebabkan 3.560 kematian pada September 2026. Pada bulan yang sama, sekitar 58 juta orang terpapar kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya, yang meningkat 40 persen dibandingkan puncak paparan pada Agustus. Di Kalimantan, jumlah penduduk yang terpapar udara berbahaya pada hari-hari dengan kualitas udara terburuk meningkat hampir tiga kali lipat, dari 2,8 juta menjadi 6,4 juta jiwa.

Dalam skenario masyarakat yang terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), CELIOS memperkirakan biaya kesehatan mencapai Rp19,20 triliun. Angka tersebut terdiri atas biaya kesehatan langsung sebesar Rp14,32 triliun dan biaya tidak langsung Rp4,87 triliun.

Jika perhitungan mencakup masyarakat yang terdiagnosis maupun yang mengalami gejala ISPA, estimasi biaya kesehatan meningkat menjadi Rp224,65 triliun. Skenario ini mencakup sekitar 41,89 juta orang, dengan biaya langsung Rp167,62 triliun dan biaya tidak langsung Rp57,03 triliun.

CELIOS menempatkan Papua Tengah sebagai provinsi dengan estimasi biaya kesehatan tertinggi untuk masyarakat yang terdiagnosis ISPA, yakni Rp2,48 triliun. Lampung diperkirakan mencapai Rp1,63 triliun dan Nusa Tenggara Barat Rp1,57 triliun.

Jawa Timur berada pada angka Rp2,03 triliun. Namun, perhitungan untuk provinsi ini hanya mencakup kabupaten di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yakni Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dengan demikian, angka tersebut tidak mewakili seluruh wilayah Jawa Timur.

CELIOS Desak Penanganan Berskala Nasional

CELIOS menilai dampak karhutla membutuhkan penanganan yang melampaui respons pemadaman di titik api. Laporan tersebut mendesak pemerintah menetapkan karhutla 2026 sebagai bencana nasional, menyediakan tempat pengungsian yang aman, serta melakukan evakuasi medis bagi kelompok rentan.

CELIOS juga merekomendasikan audit terhadap izin usaha perkebunan, kehutanan, pertambangan, termasuk proyek strategis nasional yang terkait. Hasil audit, menurut laporan itu, perlu dibuka kepada publik dan ditindaklanjuti dengan sanksi hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran.

Rekomendasi lain ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberi sanksi kepada perusahaan yang terlibat karhutla melalui pembatasan akses kredit dan fasilitas asuransi. CELIOS juga mendorong kerja sama lintas negara untuk pertukaran data dan penguatan sanksi terhadap pelaku kebakaran yang berdampak lintas batas.

Laporan ini menggunakan sejumlah skenario untuk menghitung biaya ekonomi dan kesehatan. Estimasi kesehatan, khususnya, disusun dengan mengacu pada data prevalensi ISPA dan asumsi perhitungan; angka tersebut tidak berarti seluruh kasus yang dihitung telah terverifikasi sebagai akibat langsung karhutla. Meski demikian, rentang biaya yang diproyeksikan memperlihatkan besarnya konsekuensi kebakaran hutan dan lahan bagi Indonesia. Dampaknya tidak selesai saat api padam: masyarakat masih menghadapi risiko kesehatan, kegiatan ekonomi perlu pulih, dan anggaran publik menanggung beban yang seharusnya dapat dicegah.

Latifah/melipirnews.com