Ketika Keberagaman Berhadapan dengan Politik Identitas

Jejak bahasa Sanskerta, Arab, dan Persia dalam bahasa Indonesia menunjukkan panjangnya sejarah interaksi budaya di Nusantara. Hoskote juga menyinggung perjalanan kisah Ramayana yang berkembang dalam berbagai tradisi Asia, termasuk pewayangan Jawa

Mengapa masyarakat dengan sejarah panjang perjumpaan budaya justru menghadapi menguatnya politik identitas, ketegangan agama, dan penyempitan ruang bagi kepercayaan lokal? Pertanyaan ini mengemuka dalam diskusi Georgetown Global Dialogues (GGD) di Yogyakarta, 16 Oktober 2026. Menghadirkan Mohsin Hamid, Ranjit Hoskote, dan Romo Antonio Spadaro, S.J., forum tersebut mengangkat persoalan mendasar tentang masa depan pluralisme di tengah perubahan sosial dan menguatnya kategorisasi identitas.


Diskusi bertajuk Religious Pluralism, Literature, and Society merupakan bagian dari Georgetown Global Dialogues yang berlangsung pada 15–17 Oktober 2026, dengan Universitas Sanata Dharma sebagai tuan rumah. Perbincangan melampaui hubungan antarumat beragama dengan mengaitkan pluralisme pada sejarah kolonialisme, pembentukan negara-bangsa, politik identitas, teknologi digital, dan peran sastra.

Dari budaya perjumpaan menuju politik identitas

Ranjit Hoskote memperkenalkan gagasan cultures of osmosis, yaitu kebudayaan yang tumbuh melalui perjumpaan dan pertukaran berbagai tradisi. Sejarah Asia, menurutnya, memperlihatkan hubungan antarkebudayaan yang terbentuk melalui perdagangan, migrasi, perjalanan, dan ziarah.

Baca juga: Kuliner Tionghoa-Indonesia: Lebih dari Sekadar Rasa, Ini Soal Identitas dan Memori

Indonesia menjadi salah satu contoh dalam pembahasannya. Jejak bahasa Sanskerta, Arab, dan Persia dalam bahasa Indonesia menunjukkan panjangnya sejarah interaksi budaya di Nusantara. Hoskote juga menyinggung perjalanan kisah Ramayana yang berkembang dalam berbagai tradisi Asia, termasuk pewayangan Jawa. Cerita yang berasal dari tradisi Hindu tersebut memperoleh bentuk dan pemaknaan baru dalam lingkungan kebudayaan masyarakat Muslim Jawa.

Bagi Hoskote, perjalanan Ramayana memperlihatkan bahwa kebudayaan tidak selalu memiliki batas kepemilikan tunggal. Pandangan ini berhadapan dengan monism dalam negara-bangsa modern, yakni kecenderungan membangun identitas melalui kategori kebudayaan yang seragam. Ia menawarkan politics of the blur, cara memahami identitas melalui keterhubungan dan perjumpaan, bukan semata-mata batas yang memisahkan kelompok.

Pluralisme sebagai praktik sehari-hari

Romo Antonio Spadaro, S.J. menekankan bahwa pluralisme tidak selalu bermula dari kebijakan atau dokumen resmi, melainkan tumbuh melalui praktik kehidupan sehari-hari. Ia memberikan contoh komunitas Kristen tersembunyi di Jepang yang menggunakan patung Kannon, figur Buddhis yang diasosiasikan dengan welas asih, sebagai representasi Maria yang menggendong Yesus. Contoh ini memperlihatkan perjumpaan simbol keagamaan dalam konteks sejarah tertentu tanpa harus menghapus identitas masing-masing tradisi.

Spadaro juga mengangkat pengalaman bertetangga di Indonesia. Ia mengisahkan umat Kristen yang mengunjungi rumah tetangga Muslim untuk menyampaikan ucapan pada hari raya dan menerima jamuan makanan. Praktik saling mengunjungi berlangsung pula pada perayaan Natal. Ia menyimpulkan, “Pluralisme, dengan kata lain, lahir dari praktik hidup bertetangga.”

Suara Indonesia: sastra, kekuasaan, dan kepercayaan lokal

Persoalan pluralisme Indonesia mengemuka lebih tajam dalam sesi tanya jawab. Salah seorang peserta yang merupakan pengajar Universitas Sanata Dharma mengingatkan bahwa sastra tidak selalu menjadi ruang pembebasan. Dalam pengalaman Indonesia sebagai negara pascakolonial, sastra juga pernah digunakan sebagai instrumen pengendalian oleh pemerintah kolonial maupun rezim setelah kemerdekaan. Penulisan ulang cerita seperti Ramayana dan Mahabharata pun melibatkan pertarungan mengenai siapa yang diberi ruang untuk berbicara dan siapa yang dibungkam.

Peserta lainnya, seorang penulis dari Indonesia, menyoroti perubahan kehidupan beragama sejak era Reformasi. Menurutnya, transisi menuju demokrasi pada 2000-an diiringi meningkatnya ketegangan keagamaan. Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan kecenderungan mengategorikan identitas secara kaku.

Peserta tersebut juga mengkritik pengelompokan agama di Indonesia, termasuk pembedaan administratif antara enam agama yang diakui negara dan aliran kepercayaan. Menurutnya, kategorisasi tersebut berkontribusi terhadap diskriminasi kelompok penghayat kepercayaan. Ia menyampaikan bahwa penelitiannya menunjukkan penurunan jumlah kelompok kepercayaan yang terdaftar dari tahun ke tahun dan mengaitkannya dengan pengalaman diskriminasi serta intimidasi.

Selain itu, ia mengangkat konsep rasa dalam pengetahuan lokal Indonesia. Rasa, dalam penjelasannya, tidak terbatas pada pengalaman indrawi atau estetika, melainkan merupakan cara memahami dunia, diri, dan pengalaman spiritual. Ia mendorong penggalian kembali epistemologi lokal sebagai alternatif terhadap cara berpikir yang seragam dan kategoris.

Algoritma dan penyempitan identitas

Diskusi turut menyoroti tantangan identitas dalam masyarakat digital. Spadaro mengkritik algoritma yang membentuk profil seseorang berdasarkan riwayat pencarian, pilihan konten, dan interaksi di media sosial. Mekanisme ini dapat mengurung manusia dalam kategori identitas tertentu. Ia menggambarkannya sebagai kecenderungan menempatkan manusia dalam “satu identitas, satu kelompok, satu gelembung informasi, dan sering kali satu musuh.”

Baca juga: Membaca Indonesia Lewat Lensa Ariel Heryanto: Bahasa, Demokrasi, dan Cara Memahami Bangsa

Dalam masyarakat yang semakin intens menggunakan media digital, pengelompokan semacam itu berpotensi mempersempit perjumpaan dengan pandangan berbeda dan memperbesar polarisasi. Sebagai tandingan, para pembicara menempatkan sastra dan seni sebagai ruang untuk memahami pengalaman dari berbagai sudut pandang. Membaca cerita memungkinkan seseorang berjumpa dengan pengalaman orang lain tanpa terburu-buru menghakimi atau memasukkannya ke dalam kategori tertentu.

Membaca kembali keberagaman Indonesia

Diskusi Georgetown Global Dialogues memperlihatkan bahwa pluralisme tidak cukup dibicarakan melalui slogan toleransi atau pengakuan formal terhadap keberagaman. Sejarah perjumpaan budaya, pengalaman kelompok minoritas, sistem pengelompokan identitas, dan relasi kekuasaan perlu menjadi bagian dari pembahasan. Kontribusi kedua peserta Indonesia mengingatkan bahwa sejarah panjang perjumpaan budaya tidak dengan sendirinya menjamin kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Gagasan Hoskote tentang kebudayaan yang saling berbaur dan penekanan Spadaro pada praktik bertetangga membuka perspektif untuk memahami pluralisme secara lebih konkret.

Tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan keberagaman sebagai identitas nasional, melainkan memastikan setiap kelompok memiliki ruang yang setara untuk menjalankan keyakinan, merawat tradisi, dan menyampaikan pengalaman mereka.

Latifah/melipirnews.com

Posting Komentar

0 Komentar