Agraria dan Pendidikan Mendominasi Laporan Masyarakat, Portal Data Ombudsman Jadi Rujukan Pelayanan Publik

Sebanyak 7.155 laporan masyarakat tercatat di portal data Ombudsman RI selama Juli–September 2026. Data tersebut memperlihatkan sejumlah sektor pelayanan yang perlu mendapat perhatian sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengawasi kualitas pelayanan publik

Persoalan pelayanan publik dapat ditemukan dalam berbagai urusan sehari-hari, mulai dari pengelolaan pertanahan, pendidikan, administrasi pemerintahan, hingga pelayanan kesehatan. Pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan tersebut terkadang menyisakan persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan.

Gambaran mengenai berbagai persoalan itu dapat ditelusuri melalui portal Data Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu informasi yang tersedia adalah data laporan masyarakat berdasarkan substansi laporan. Data periode Juli hingga September 2026 mencatat sebanyak 7.155 laporan masyarakat.

Dari jumlah tersebut, persoalan agraria atau pertanahan dan tata ruang menempati urutan pertama dengan 1.011 laporan. Pendidikan berada di posisi kedua dengan 942 laporan, disusul hak sipil dan politik sebanyak 775 laporan.

Tiga substansi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan publik berkaitan erat dengan kebutuhan dasar dan hak-hak masyarakat. Urusan pertanahan, akses pendidikan, serta pemenuhan hak sipil merupakan bidang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

Pertanahan dan pendidikan menjadi perhatian

Jika ditelusuri berdasarkan kategori, laporan mengenai agraria mencapai sekitar 14,1 persen dari keseluruhan laporan. Sementara itu, pendidikan menyumbang sekitar 13,2 persen dan hak sipil dan politik sekitar 10,8 persen.

Persoalan kepegawaian dan kepolisian juga mencatat angka cukup tinggi, masing-masing 502 dan 500 laporan. Selanjutnya, terdapat 382 laporan terkait kesehatan dan 376 laporan mengenai kesejahteraan sosial.

Data tersebut menunjukkan luasnya bidang pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat. Persoalan yang dilaporkan tidak terbatas pada satu jenis layanan atau satu sektor pemerintahan.

Dalam periode yang sama, jumlah laporan berdasarkan substansi menunjukkan perubahan setiap bulannya. Pada Juli tercatat 2.762 laporan, kemudian turun menjadi 2.379 laporan pada Agustus dan 2.014 laporan pada September.

Penurunan jumlah laporan dalam tiga bulan tersebut merupakan gambaran statistik yang perlu dibaca secara hati-hati. Angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh, diperlukan informasi tambahan mengenai karakteristik laporan, proses penanganan, dan hasil pemeriksaan.

Data penyelesaian laporan juga dapat ditelusuri

Selain data berdasarkan substansi, portal Data Ombudsman juga menyediakan informasi mengenai laporan masyarakat yang diselesaikan. Salah satu data yang ditampilkan adalah jumlah laporan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan pada Triwulan III 2026.

Dalam periode tersebut, tercatat 138 laporan diselesaikan oleh sejumlah unit kerja. Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat mencatat jumlah penyelesaian tertinggi, yakni 51 laporan. Berikutnya, Keasistenan Utama VI menyelesaikan 21 laporan dan Keasistenan Utama VII sebanyak 18 laporan.

Unit lainnya mencatat penyelesaian sebagai berikut: Keasistenan Utama I sebanyak 12 laporan, Keasistenan Utama III sebanyak 10 laporan, Keasistenan Utama IV sebanyak 9 laporan, Keasistenan Utama II sebanyak 7 laporan, Keasistenan Utama V sebanyak 6 laporan, serta Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring sebanyak 4 laporan.

Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai distribusi penyelesaian laporan berdasarkan unit kerja di Ombudsman RI Pusat. Data ini dapat menjadi bahan untuk memahami aktivitas penanganan laporan, meskipun tidak dengan sendirinya menggambarkan tingkat penyelesaian seluruh laporan yang masuk.

Membuka peluang penelitian dan pengawasan publik

Ketersediaan data laporan masyarakat secara daring memberikan manfaat bagi berbagai kalangan. Masyarakat dapat menggunakannya untuk mengenali bidang pelayanan yang banyak dilaporkan. Mahasiswa dan peneliti dapat menjadikannya sebagai bahan awal untuk mengembangkan kajian mengenai kualitas pelayanan publik, pengawasan pemerintahan, dan perlindungan hak masyarakat.

Bagi jurnalis, data tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengembangkan liputan berbasis data. Misalnya, tingginya laporan pada sektor agraria dapat menjadi alasan untuk menelusuri lebih jauh persoalan pelayanan pertanahan. Demikian pula, data pendidikan dapat membuka ruang kajian mengenai akses dan tata kelola pelayanan pendidikan.

Penyelenggara pelayanan publik juga dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai salah satu bahan evaluasi. Kategori laporan yang banyak muncul dapat menjadi petunjuk awal untuk mengidentifikasi bidang yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Namun, pembacaan data perlu memperhatikan perbedaan antara jumlah laporan yang diterima dan jumlah laporan yang diselesaikan. Keduanya merupakan informasi dengan indikator dan cakupan yang berbeda. Karena itu, angka-angka tersebut sebaiknya digunakan sebagai dasar penelusuran, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pelayanan publik.

Masyarakat yang ingin mempelajari informasi lebih lanjut dapat mengakses portal resmi Data Ombudsman Republik Indonesia melalui laman https://data.ombudsman.go.id/data-laporan-masyarakat. Keberadaan portal ini memberi kesempatan bagi publik untuk mengenali persoalan pelayanan publik melalui data yang terdokumentasi. Informasi tersebut dapat menjadi bekal untuk berdiskusi, melakukan penelitian, menyusun evaluasi, hingga mendorong pengawasan yang lebih partisipatif.

Pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan perhatian dan pengawasan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data yang tersedia, masyarakat memiliki kesempatan untuk melihat persoalan secara lebih luas dan mendorong penyelenggaraan layanan yang semakin terbuka, responsif, dan akuntabel.

Latifah/melipirnews.com