Mengapa Jawa Timur Makin Rentan Saat Hujan Turun?

Bagi warga Surabaya, genangan di depan rumah mungkin sudah dianggap rutinitas musim hujan

Warga Batu mulai terbiasa mendengar kabar longsor. Sementara masyarakat Pasuruan, Jember, dan Probolinggo menghadapi banjir yang datang hampir setiap tahun. Namun menurut kajian terbaru WALHI Jawa Timur, bencana-bencana itu bukan sekadar akibat hujan deras. Ada persoalan yang lebih dalam, yaitu ruang resapan yang hilang, hutan yang menyusut, dan tata ruang yang gagal melindungi warga.

Ketika hujan deras mengguyur Jawa Timur pada musim penghujan 2025–2026, banyak orang mungkin menganggap banjir dan longsor yang terjadi sebagai sesuatu yang biasa. Musim hujan datang, sungai meluap, lereng runtuh. Namun, kajian terbaru WALHI Jawa Timur mengajukan pertanyaan yang lebih mengganggu: benarkah bencana-bencana itu semata akibat cuaca?

Baca juga: Minggir di Umbul Gemulo: Menemukan Ketenangan di Tengah Perlawanan Sunyi Sebuah Mata Air

Bagi warga Surabaya yang setiap musim hujan harus menghadapi genangan di Asemrowo, Rungkut, atau Gunung Anyar, bagi warga Kota Batu yang semakin akrab dengan kabar longsor, atau bagi masyarakat Pasuruan, Jember, dan Probolinggo yang berkali-kali diterjang banjir, temuan WALHI ini terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam laporan bertajuk Bencana yang Direncanakan: Krisis Ekologi dan Kegagalan Tata Ruang di Balik Bencana Hidrometeorologi Jawa Timur, WALHI menyimpulkan bahwa hujan hanyalah pemicu. Di baliknya terdapat persoalan yang lebih dalam, yakni kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, dan kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologis.

Musim hujan November 2025 hingga Maret 2026 meninggalkan catatan yang tidak ringan. Di Surabaya, banjir kembali berulang di kawasan-kawasan padat penduduk. Menurut WALHI, masalahnya tidak berhenti pada curah hujan atau saluran drainase. Kota ini terus kehilangan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan akibat ekspansi bangunan dan infrastruktur. Air hujan yang dulu dapat meresap ke tanah kini langsung mengalir ke jalan-jalan dan permukiman.

Sementara itu, di Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, tercatat sekitar 130 kejadian banjir dan longsor hanya dalam lima bulan. Di kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah wisata dan penyangga sumber air tersebut, WALHI melihat hubungan erat antara meningkatnya risiko bencana dengan alih fungsi lahan di kawasan hulu. Perkembangan sektor pariwisata, real estat, dan pembangunan kawasan baru dinilai terus mengurangi fungsi ekologis wilayah pegunungan.

Kasus Kota Batu menjadi salah satu contoh yang paling menonjol. Kota ini mencatat 44 kejadian longsor, salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Menurut kajian WALHI, tingginya angka longsor tidak dapat dijelaskan oleh curah hujan semata. Perubahan tutupan lahan di kawasan hulu membuat lereng semakin rentan ketika musim hujan tiba.

Lebih ke timur, wilayah Tapal Kuda menghadapi persoalan yang berbeda. Kabupaten Pasuruan menjadi daerah dengan total bencana tertinggi di Jawa Timur, yakni 73 kejadian yang terdiri dari 37 banjir dan 36 longsor. Probolinggo mencatat 19 banjir dan 24 longsor, sementara Jember mengalami 23 banjir dan 23 longsor. Ketiga daerah ini menunjukkan bagaimana satu wilayah dapat menanggung dua ancaman sekaligus.

Baca juga: Membaca Krisis Air Lewat Folklor dan Ekoteologi

Di Probolinggo dan Jember, hujan ekstrem yang berlangsung berbulan-bulan membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air dan memicu banjir bandang maupun longsor. Namun di Pasuruan, persoalannya lebih kompleks. Wilayah ini bukan hanya menerima hujan dari langitnya sendiri, tetapi juga menjadi muara bagi aliran air dari kawasan dataran tinggi di sekitarnya. Ketika kawasan hulu mengalami kerusakan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat di hilir.

Di Trenggalek, ancaman datang dari kombinasi kerentanan ekologis dan rencana pembangunan. Kabupaten ini mengalami puluhan kejadian longsor dalam satu musim hujan. Pada saat yang sama, WALHI menyoroti rencana ekspansi pertambangan emas yang mencakup kawasan luas, termasuk wilayah karst yang secara alami rentan terhadap longsor, banjir, dan kekeringan.

Pacitan dan Ponorogo menghadirkan pelajaran lain. Kedua daerah ini mencatat angka longsor yang tinggi meskipun curah hujannya tidak selalu berada pada kategori ekstrem. Bagi WALHI, fakta ini menunjukkan bahwa hujan bukanlah satu-satunya faktor. Kondisi topografi yang curam dan perubahan tutupan lahan membuat wilayah-wilayah tersebut tetap rentan meskipun intensitas hujan tidak setinggi daerah lain.

Data bencana selama musim penghujan juga menunjukkan pola yang menarik. Januari 2026 menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi, tetapi bukan bulan dengan jumlah bencana terbanyak. Sebaliknya, November 2025 mencatat kejadian banjir dan longsor paling tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi tanah yang sudah jenuh, ditambah kerusakan lingkungan yang terakumulasi, membuat wilayah tertentu tetap rentan meskipun intensitas hujan tidak sedang berada pada puncaknya.

WALHI menyebut Jawa Timur sebagai salah satu cermin paling jelas dari benturan antara agenda pembangunan dan fungsi ekologis. Provinsi ini menjadi lokasi berbagai proyek besar, mulai dari proyek strategis nasional, pengembangan panas bumi, hingga ekspansi pertambangan. Pada saat yang sama, wilayah ini juga menghadapi laju deforestasi, degradasi daerah aliran sungai, dan tata ruang yang dinilai lebih mengakomodasi investasi dibanding perlindungan lingkungan.

Baca juga: Waspada Gletser Puncak Carstensz dan Sungai Citarum

Karena itu, laporan ini mengajak publik melihat bencana dengan cara yang berbeda. Banjir yang menggenangi rumah di Surabaya, longsor yang menutup jalan di Batu dan Pacitan, dan banjir bandang di Probolinggo bukan sekadar peristiwa alam yang tak terhindarkan. Banyak di antaranya merupakan hasil dari keputusan-keputusan pembangunan yang berlangsung bertahun-tahun sebelumnya.

Di tengah semakin seringnya cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi hanya seberapa deras hujan turun. Yang lebih penting adalah apakah kota, hutan, sungai, dan kawasan pegunungan masih diberi ruang untuk menjalankan fungsi ekologisnya? Jika jawabannya tidak, maka bencana berikutnya mungkin bukan lagi sebuah kejutan, melainkan konsekuensi yang sudah lama direncanakan.

Latifah/melipirnews.com