Merawat Borobudur di Tengah Pusaran Kepentingan

 “Acara-acara bertaraf internasional yang digelar di Borobudur dengan melibatkan para chef ternama, sering kali hanya melakukan penggalian permukaan tanpa menelusuri akar historis bahan pangan dan cara pengolahannya.”

Langit Magelang mulai beranjak senja ketika para pegiat, akademisi, dan pemerhati budaya berkumpul dalam ruang virtual, Sabtu (14/3/2026). Mereka datang dengan satu pertanyaan besar: mampukah Borobudur tetap menjadi ruang damai di tengah tarikan kepentingan politik, ekonomi, dan agama yang kian kuat?

Dibuka dengan pengantar dari pegiat budaya yang akrab disapa Pak Sucoro, diskusi segera merambah ke persoalan mendasar. "Borobudur itu bukan ruang mati," ujarnya. "Dia adalah ruang studi, ruang kontemplasi yang hidup. Tapi bagaimana mungkin orang merenung di tengah hiruk-pikuk industri pariwisata?"

Jejak Kuliner yang Terlupakan

Ary Budiyanto, peneliti sejarah kuliner dari Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, membuka perspektif menarik. Selama ini, penggalian potensi kuliner di Borobudur dinilainya belum menyentuh akar sejarah yang autentik. Lewat relief-relief Borobudur, ia menelusuri jejak kuliner Nusantara yang nyaris punah. Dalam paparannya, ia menunjukkan gambar-gambar relief yang menggambarkan ikan-ikan raksasa—bukan sekadar simbol panen raya, melainkan potret sungai-sungai Nusantara yang dulu memang dipenuhi ikan berukuran besar, seperti yang masih bisa ditemukan di Sungai Mahakam, Musi, atau Mekong.

Ia juga memaparkan berbagai bahan pangan yang terekam dalam relief seperti lotus atau seroja yang menjadi bagian dari tradisi pangan lintas budaya India, Cina, dan Nusantara; sukun yang kini diakui sebagai superfood; aneka olahan nangka, pisang, dan mangga yang tak hanya menjadi konsumsi sehari-hari tetapi juga bagian dari ritual penghormatan.

Yang menarik, jejak kuliner ini masih dapat ditemukan hingga kini di Lombok, Bali, hingga Sumatera. Ary Budiyanto menelusuri tradisi Rawon di Lombok yang berbeda dengan Rawon Jawa Timur. Di sana, Rawon atau rarawan adalah masakan daging yang selalu hadir dalam tiga komponen: daging itu sendiri, olahan nangka, dan Ares (olahan batang pisang). Tradisi ini, menurutnya, masih menyimpan akar yang terhubung dengan masa lalu, termasuk yang terekam dalam prasasti hingga Kakawin Ramayana dan Bhomakawya .

"Masyarakat sekitar bisa mengembangkan ini," katanya. "Bukan sekadar wisata kuliner, tapi menghidupkan kembali warisan leluhur." Ia menyesalkan bahwa acara-acara bertaraf internasional yang digelar di Borobudur dengan melibatkan para chef ternama, sering kali hanya melakukan penggalian permukaan tanpa menelusuri akar historis bahan pangan dan cara pengolahannya.

Pagar Besi yang Memisahkan

Namun persoalan tak berhenti di kuliner. Mandala Bhumi Mangir, pegiat spiritual, menyoroti paradoks menyakitkan: Borobudur makin megah, masyarakat lokal makin terpinggirkan. "Borobudur sudah dibangun pagar besi menjulang tinggi dan seolah-olah memisahkan Borobudur sendiri dengan masyarakat lokal di dalamnya," ujarnya. "Pagar besi tinggi itu simbolik, memisahkan candi dari rakyatnya sendiri."

Ia membandingkan dengan Prambanan—candi yang dibangun di era yang sama dengan Borobudur, pada masa Maharaja Rakai Pikatan dan Ratu Pramodawardhani. Pengelolaan Prambanan dinilainya lebih egaliter. Setelah jam wisata berakhir pukul lima sore, pintu utara dibuka khusus bagi siapa pun yang ingin melakukan ritual, meditasi, atau sembahyang. Mereka cukup lapor di pos penjagaan, mengisi buku tamu, dan akan didampingi. Semua tanpa dipungut biaya.

Baca juga: Konflik Thailand dan Kamboja Ungkap Rivalitas Keaslian Dalam Banyak Kesamaan

Dampak ekonominya pun terasa. Menjelang Nyepi, penginapan-penginapan di sekitar Prambanan penuh dipesan oleh umat Hindu dari seluruh Indonesia. Sebaliknya, saat perayaan Waisak di Borobudur, losmen dan penginapan justru sepi. Tidak ada lonjakan hunian yang berarti. "Itu menunjukkan bahwa peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan Borobudur semakin terpinggirkan," katanya.

Level Kesadaran yang Terlupakan

Muhammad Dimyati, warga sekitar Borobudur, membawa diskusi ke ranah spiritual. Ia melihat Borobudur sebagai representasi tingkatan kesadaran manusia menuju Tuhan—Kamadhatu (dunia nafsu), Rupadhatu (dunia bentuk), dan Arupadhatu (dunia tanpa bentuk). "Di puncak, tak ada lagi sekat agama," katanya. "Kita semua sama di hadapan Tuhan." Ia menganalogikan dengan konsep dalam Islam, syariat, hakikat, makrifat. Air di puncak adalah Tuhan Yang Maha Esa, namun ketika mengalir ke bawah, ia dikemas dalam botol-botol berbeda—Aqua, Vit, Mizone—itulah agama-agama dengan segala label dan identitasnya.

Tapi hari ini, manusia justru berkutat di level terbawah, bertengkar soal simbol dan klaim kebenaran. "Kita masih berkelahi, merasa paling benar," ujarnya. Padahal, Borobudur mengajarkan tentang perjalanan naik meninggalkan sekat-sekat duniawi menuju kedekatan murni dengan Yang Ilahi.

Ia juga menyoroti pentingnya visi bersama dalam mengelola Borobudur. Selama ini, ia mengaku prihatin karena belum ditemukan visi dan misi bersama yang dapat diterima semua pihak—pemerintah, agamawan, masyarakat—sehingga berbagai kepentingan bisa berjalan tanpa bergesekan. "Borobudur harus bisa menjadi inspirasi yang sederhana, menjadi cerita positif atau panduan positif bagi masyarakat, pemerintah, agama apapun," katanya.

Ketidaksetaraan Pemangku Kepentingan

Joe Marbun, ahli di bidang Heritage Management, Arkeologi, serta praktisi kebijakan kebudayaan dan permuseuman, menyoroti akar persoalan dari sisi tata kelola. Menurutnya, berbagai polemik yang muncul—termasuk isu pemasangan catra di stupa Borobudur—sebenarnya mencerminkan ketidaksetaraan di antara para pemangku kepentingan. Ada aktor-aktor yang posisinya sangat kuat, namun ada pula yang lemah, sehingga proses tawar-menawar tidak berjalan seimbang.

"Masyarakat lokal punya daya tawar rendah," katanya. Ia menekankan bahwa tanpa kesetaraan posisi antarpemangku kepentingan, sulit mencapai kedamaian sejati dalam pengelolaan warisan budaya. Pelestarian tidak bisa dimaknai sempit hanya sebagai urusan merawat batu semata. Pelestarian juga bicara tentang pemanfaatan dan pengembangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek, bukan bagian setara yang menentukan masa depan Borobudur sendiri.

Forum koordinasi yang sebenarnya sudah diamanatkan dalam Perpres No. 101, menurutnya, perlu dioptimalkan. Forum itu harus menjadi ruang dialog setara antarunsur—termasuk masyarakat—bukan sekadar formalitas. "Kalau kita ingin membangun kesadaran, berarti masing-masing pihak harus berada dalam posisi yang setara. Selama itu belum terjadi, Borobudur akan selalu menjadi komoditas," tegasnya.

Baca juga: Alih Naskah Pecenongan, Jakarta ke Panggung Imajinasi Lagu dan Komik

Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan kawasan secara terintegrasi. "Jika kita mengelola Borobudur, kita tidak hanya mengelola bangunan candinya, tapi mengelola kawasan itu sendiri," ujarnya. Dengan pengelolaan kawasan yang baik, wisatawan tak hanya datang lalu pergi, tetapi bisa tinggal lebih lama, menikmati desa-desa sekitar, dan pada gilirannya ekonomi masyarakat turut bergerak.

Gajah dan Enam Orang Buta

Di penghujung diskusi yang berlangsung hampir dua jam itu, Novita Siswayanti,

peneliti di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset Inovasi Nasional.

merangkum dengan sebuah perumpamaan klasik. "Memang menarik sekali untuk membicarakan Borobudur. Ibarat gajah, ada yang pegang belalai, ada yang pegang telinga, ada yang pegang ekor. Semuanya memiliki simbol dan makna tersendiri, tetapi tetap satu kesatuan, yaitu gajah," katanya. "Begitu pula dengan candi ini. Ia milik kita semua."

Ia mengingatkan bahwa Borobudur adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara candi dan kawasannya. Masyarakat sekitar harus menjadi subjek, bukan objek. Pemerintah, dalam hal ini, bertugas memfasilitasi agar Borobudur benar-benar menjadi tempat kebersamaan. "Setiap komunitas, setiap masyarakat, setiap individu punya hak terhadap Borobudur untuk pelestarian, pemanfaatan, maupun pengembangannya."

Di luar sana, matahari mulai terbenam di balik stupa-stupa Borobudur. Namun persoalan yang membayanginya tak kunjung padam. Di tengah deru kepentingan, satu pertanyaan menggantung, bisakah Borobudur tetap menjadi rumah bagi semua, tempat kesadaran dan kedamaian bersemi, bukan sekadar komoditas yang diperdagangkan?

Webinar ini hanyalah salah satu dari sekian upaya merawat. Masih panjang jalan menuju Borobudur yang benar-benar menjadi ruang damai. Tapi setidaknya, percakapan ini terus berlanjut. Dan selama itu terjadi, harapan tak pernah benar-benar mati.

Latifah/melipirnews.com