Menjaga Jiwa Pendidikan Seni di Tengah Transformasi Digital dan Birokrasi Kampus

Rasa haru dan semangat perubahan menyelimuti Ruang Teater Mini Adnan Ganto, Perpustakaan Abdullah Ali, Universitas Syiah Kuala (USK), Sabtu (2/5/2026)

Akademisi, budayawan, dan mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia hadir secara luring dan melalui layar Zoom, untuk satu tujuan besar, yaitu memastikan pendidikan seni tidak kehilangan jiwanya di tengah gempuran transformasi pendidikan tinggi nasional.

Diskusi Nasional Pendidikan Seni se-Indonesia yang digagas Inkubator Seni USK ini berlangsung hangat, kritis, namun penuh haru. Bukan sekadar perbincangan akademik, forum ini menjadi ruang refleksi untuk mempertanyakan Kembali, apakah seni di kampus saat ini masih membentuk manusia, atau hanya mengejar angka kredit?

Seni Bukan Komoditas, Tapi Jantung Kebudayaan

Salah satu pemikiran paling mengemuka datang dari anggota Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. Melani Budianta. Dalam paparannya, ia melontarkan kritik tajam terhadap "formalisme" pendidikan seni. Prof. Melani menegaskan agar pendidikan seni tidak hanya terjebak pada penghitungan SKS dan target administratif yang mengarah pada produksi manusia 'koma'—cakap secara teknis tapi kehilangan kepekaan. 

Baca juga: Menghidupkan Kembali Warisan Literasi dan Budaya di Padepokan Sastra Mpu Tantular

Prof. Bahrun menyampaikan kekhawatiran serupa. "Dan itu yang sekarang sudah hilang dalam pendidikan seni kita semuanya serba verbal, hanya mengejar standar SKS dan tidak lebih dari itu. Lalu yang kedua yang lebih celaka lagi kita menjadi mass production itu artinya pendidikan tinggi seni juga terpancing untuk menjadi sebuah lembaga yang bersifat produksi massal."

Seni kerap direduksi menjadi sekadar kompetensi atau komoditas yang bisa diukur dengan logika mesin. Padahal, fungsi utama seni adalah membangun karakter dan peradaban. Ia mengingatkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Kartini, dan Hatta membangun kepemimpinan mereka melalui cita rasa seni yang tajam, bukan dari kalkulasi semata.

Sementara itu, Prof. Drs. Triyono Bramantyo, Guru Besar Pendidikan Musik ISI Yogyakarta, membawa isu lebih kontemporer, yaitu tantangan kecerdasan buatan (AI). Ia mengingatkan bahwa AI harus menjadi alat, bukan pengganti kesadaran artistik manusia. "AI sebaiknya menjadi alat eksplorasi dan bukan sebagai pengganti proses berpikir, proses merasakan, dan proses mencipta," tegasnya. Lebih jauh, beliau melontarkan pertanyaan kritis yang menggugah, "Apakah inovasi pendidikan musik akan memperkuat manusia sebagai subjek kreatif dan berbudaya atau justru sebaliknya membuat pendidikan musik semakin tunduk pada logika mesin, pasar, dan kecepatan produksi?" Bagi Prof. Bramantyo, inovasi yang sejati bukanlah sekadar otomatisasi teknologi, melainkan sebuah proses kultural. "Inovasi harus memperbaharui cara manusia, cara kita mendengar, merasakan, berelasi, dan memaknai seni," ujarnya. Dengan kata lain, teknologi seperti AI hendaknya diposisikan sebagai alat bantu yang memperkuat posisi manusia sebagai subjek kreatif, bukan justru mendegradasi seni menjadi sekadar logika mesin dan komoditas pasar.

Syair “Semilir Angin” dan Seruan Kolaborasi

Sesi diskusi mencair ketika mahasiswa membawakan lagu tradisional Semilir Angin. Selain menghibur, lagu itu menjadi jeda reflektif yang mengingatkan semua hadirin bahwa seni adalah ingatan kolektif dan ikatan emosional yang tidak bisa digantikan oleh algoritma.

Baca juga: "Pengamen Naik Kelas" sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan

Menutup forum, sebuah kesimpulan bulat lahir, yaitu pendidikan seni butuh napas baru. Para pemikir mendorong kolaborasi lintas disiplin atau pentahelix, yang menyatukan pembuat kebijakan, akademisi, budayawan, seniman, dan masyarakat akar rumput.

Latifah/melipirnews.com