CELIOS: 50 Orang Terkaya Kuasai Kekayaan Setara 55 Juta Warga RI

CELIOS Rilis Laporan "Republik Oligarki": 50 Orang Terkaya Kuasai Kekayaan Setara 55 Juta Warga RI

"Generasi muda hari ini dipaksa bekerja berlapis, delapan jam kerja utama, ditambah part-time dan freelance, bukan untuk naik kelas, tapi sekadar bertahan hidup dan berharap bisa mengumpulkan sedikit aset. Akibatnya, banyak yang bahkan takut memulai hidup (seperti menikah atau membangun keluarga) karena belum punya jaminan ekonomi yang layak."

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan terbaru bertajuk "Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" pada April 2026. Temuan utamanya mencengangkan: kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia.

Laporan ini menjadi studi kedua CELIOS mengenai ketimpangan sejak 2024. Alih-alih membaik, data terbaru justru menunjukkan tren yang semakin dalam.

Harta Oligarki Naik Rp13 Miliar per Hari, Upah Pekerja Hanya Rp2.000

Salah satu temuan paling mencolok adalah laju pertumbuhan kekayaan kelompok superkaya yang luar biasa cepat dibandingkan kenaikan upah buruh. "*Harta oligarki naik Rp13 miliar/hari, upah pekerja hanya naik Rp2 ribu/hari,*" tulis CELIOS dalam ringkasan temuan utama.

Baca juga: Untung Ekspor ke AS, Buntung di Dalam Negeri

Secara kumulatif, total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai Rp4.651 triliun pada 2026, hampir dua kali lipat dibandingkan periode 2019 yang sekitar Rp2.508 triliun. Angka ini disebut lebih besar dari APBN. "Total harta 50 orang superkaya lebih besar dari APBN," demikian pernyataan tegas dalam laporan bertebal 86 halaman itu.

Laporan tersebut menyoroti dominasi sektor ekstraktif sebagai sumber kekayaan para oligarki. Hingga tahun 2026, "proporsi harta 50 orang super kaya yang berasal dari sektor ekstraktif melonjak mencapai 57,8 persen." Bahkan, gaya hidup superkaya ini turut menyumbang krisis iklim. "57 jet pribadi milik superkaya Indonesia menghasilkan 46.170 ton CO2e per tahun, setara dengan emisi 7.825 mobil dan 51.993 motor," ungkap laporan tersebut.

2 Abad Buruh Bekerja untuk Menyamai Kekayaan Prabowo

Laporan CELIOS juga membandingkan kekayaan pejabat publik dengan warga biasa. Presiden RI Prabowo Subianto tercatat memiliki kekayaan Rp2,06 triliun berdasarkan LHKPN. "Rakyat butuh kerja selama 2 Abad untuk menyamai kekayaan Prabowo Subianto," tulis lembaga kajian tersebut dengan tegas.

Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di tingkat eksekutif tertinggi. Waktu yang dibutuhkan anggota Polri golongan bawah untuk menyamai kekayaan Kapolri disebut mencapai "233 tahun, meski mengalami kenaikan pangkat secara bertahap." Sementara seorang tamtama disebut membutuhkan "252 tahun" untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

"Partai Oligarki" Kuasai 57 Persen Suara Nasional

Salah satu bab dalam laporan ini membahas apa yang disebut CELIOS sebagai "Partai Oligarki". Laporan tersebut memetakan bagaimana partai politik besar dikuasai keluarga politik. "Hasil pemilu 2024 menunjukkan oligarki politik menguasai 57,08 persen suara dan menghasilkan 61,55 persen kursi di parlemen," demikian temuan CELIOS.

Bahkan, laporan itu memberikan proyeksi mengkhawatirkan, "Jika tidak ada perubahan dalam struktur oligarki politik di Indonesia, maka besar kemungkinan presiden tahun 2029, 2034, 2039, 2044, dan 2049 adalah anak, cucu, atau keluarga dari pemilik partai dan penguasa hari ini." Laporan ini menegaskan, "Kekuasaan di Republik Oligarki bukan lagi dipilih, tapi diwariskan seperti tahta.”

Pajak Kekayaan 2 Persen Bisa Angkat Separuh Miskin

Di tengah temuan yang suram, CELIOS menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan. Penerapan pajak kekayaan 2 persen atas 50 orang terkaya disebut dapat menghasilkan Rp93 triliun. "Pajak Kekayaan 2% dari 50 orang terkaya bisa mengangkat lebih dari separuh penduduk miskin dalam 2 tahun," tulis CELIOS.

Dengan skema lebih luas, seluruh superkaya dengan aset di atas Rp84 miliar dikenakan pajak kekayaan progresif 1-2 persen, potensi penerimaan negara disebut mencapai Rp142,2 triliun per tahun. "Pajak kekayaan untuk seluruh orang superkaya bisa menghasilkan Rp142,2 triliun per tahun, hampir 60 persen dari total pajak penghasilan yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia," demikian perhitungan CELIOS.

Ketika Pertumbuhan Ekonomi Jadi Topeng Ketimpangan

Laporan ini menyatakan, "Kritik terhadap ketimpangan sering diposisikan sebagai serangan terhadap stabilitas." Padahal, "Ketimpangan tidak hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga kontrol atas pengetahuan."

Lebih dari sekadar masalah akses informasi, kontrol atas pengetahuan menjadi senjata paling ampuh oligarki untuk melanggengkan kekuasaan. Melalui kemampuan mendefinisikan realitas, indikator pertumbuhan ekonomi semu menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Sementara pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya menikmati hasil pertumbuhan itu terus disisihkan dari diskursus publik, seolah-olah itu bukan persoalan penting.

Baca juga: Riset BCA: Pertumbuhan Naik, Tapi Dompet Rumah Tangga Masih Terasa Ketat

Dengan mengontrol akses data melalui sistem LHKPN yang tidak dipatuhi pejabat dan kerahasiaan pajak yang membatasi pengawasan publik, para elite menyembunyikan akumulasi kekayaan mereka di balik tembok ketidaktransparanan. Masyarakat tidak pernah tahu secara pasti berapa sebenarnya kekayaan para penguasa, karena angka yang dilaporkan hanyalah "batas minimum" dari potensi kekayaan riil yang jauh lebih besar.

Narasi-narasi seperti meritokrasi, fleksibilitas kerja, dan demokrasi prosedural diproduksi secara masif untuk membenarkan status quo. Hasilnya, masyarakat dibuat percaya bahwa kegagalan struktural semata-mata adalah kesalahan individu—kurang gigih, kurang kompeten, atau tidak berani mengambil peluang. Padahal, panggung sudah diatur agar mereka yang tidak memiliki privilese tidak pernah bisa menang.

Melabeli Kritik

Dan ketika kritik muncul, para pengkritik ketimpangan dengan mudah dilabeli "berlebihan" atau dituding memiliki "kepentingan terselubung". Akibatnya, suara-suara yang memperjuangkan keadilan terus didiamkan, sementara ruang publik dipenuhi oleh mereka yang kepentingannya selaras dengan oligarki.

Pada akhirnya, sistem ini secara sistematis mereproduksi ketimpangan lintas generasi. Anak yang lahir dari keluarga miskin tidak hanya mewarisi kemiskinan materi, tetapi juga diwarisi keterbatasan struktural: akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, dan jalur mobilitas sosial yang sesungguhnya. Sejak lahir, mereka sudah ditakdirkan untuk berjuang di atas panggung yang aturannya telah dirancang agar mereka, dan generasi setelah mereka, tidak pernah bisa menang.

Latifah/melipirnews.com