Konsultasi yang dilakukan KAMI Damai juga menemukan adanya keengganan dan kekhawatiran orang muda untuk terlibat dalam organisasi maupun diskusi kenegaraan
Jumlah pemuda Indonesia yang mencapai sekitar 64,22 juta jiwa pada 2024 membuat generasi muda berada pada posisi strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa.
Namun, dua dokumen yang disusun AMAN Indonesia dan Koalisi Anak Muda untuk Indonesia Damai (KAMI Damai) menunjukkan bahwa persoalan pemuda tidak cukup dilihat dari pendidikan, pekerjaan, atau produktivitas. Ruang untuk menyampaikan pendapat, rasa aman, perlindungan hak, serta kesempatan memengaruhi kebijakan juga menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.
Baca juga: Klitih, Kota Budaya, dan Stigma terhadap Anak Muda
Temuan tersebut mengemuka dalam Policy Paper Mendorong Adopsi Agenda Youth, Peace and Security (YPS) di Indonesia yang diterbitkan AMAN Indonesia serta Temuan dan Rekomendasi Strategis Orang Muda: Adopsi Agenda Youth, Peace and Security di Indonesia yang disusun KAMI Damai pada September 2026.
Dari Hadir Menjadi Punya Pengaruh
Salah satu persoalan yang disoroti kedua dokumen adalah kualitas partisipasi pemuda. Kehadiran dalam forum atau kegiatan belum otomatis berarti pemuda memiliki pengaruh terhadap keputusan. Dalam dokumen KAMI Damai, data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2025 menunjukkan domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda meningkat dari 43,33 persen menjadi 50 persen pada 2024. Namun, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi tercatat 6,16 persen, sedangkan pemuda yang memberikan pendapat dalam rapat hanya 8,66 persen.
Konsultasi yang dilakukan KAMI Damai juga menemukan adanya keengganan dan kekhawatiran orang muda untuk terlibat dalam organisasi maupun diskusi kenegaraan. Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya riset yang menunjukkan 74 persen orang muda takut menyampaikan pendapat dan kritik di ruang publik, terutama media sosial. Temuan itu membuat konsep meaningful youth participation menjadi penting dalam Agenda YPS. Dalam policy paper AMAN Indonesia, partisipasi bermakna berarti pemuda memperoleh akses terhadap informasi, ruang, sumber daya, dan pengaruh nyata sepanjang siklus kebijakan, bukan berhenti pada kehadiran atau konsultasi simbolik.
Ancaman Tidak Berhenti di Ruang Fisik
Dua dokumen tersebut memperluas pembahasan mengenai hal-hal yang memengaruhi rasa aman anak muda. Ancaman yang dihadapi tidak berhenti pada konflik atau kekerasan fisik. Policy paper AMAN Indonesia mencatat berbagai kerentanan yang dialami pemuda, mulai dari ketidakstabilan pekerjaan, eksklusi pendidikan, kekerasan berbasis gender, intoleransi, ancaman rekrutmen ekstremis, hingga penipuan daring, disinformasi, dan eksploitasi berbasis teknologi.
KAMI Damai secara khusus menyoroti kekerasan berbasis gender di ruang digital. Konsultasi mereka menemukan antara lain kekerasan verbal di media sosial serta penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat gambar yang dapat mengancam keamanan perempuan. Kelompok pemuda penyandang disabilitas menghadapi hambatan berlapis karena keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan yang inklusif.
Isu lingkungan juga masuk dalam pembahasan. KAMI Damai mencatat bahwa orang muda memandang krisis iklim berkaitan dengan kehidupan masyarakat karena eksploitasi sumber daya yang tidak melibatkan masyarakat lokal dapat memicu konflik sosial, memperlebar ketimpangan, dan menghilangkan sumber penghidupan. Sejumlah inisiatif anak muda yang disebut dalam laporan antara lain pengelolaan bank sampah, pengurangan penggunaan plastik, serta aksi terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Orang Muda Tidak Ingin Janya Menjadi Sasaran Kebijakan
KAMI Damai menyusun temuannya melalui tiga FGD tingkat nasional, dua FGD tingkat daerah, serta wawancara tingkat daerah. Proses tersebut melibatkan mahasiswa, orang muda, perwakilan lembaga dan organisasi dari berbagai latar belakang dan wilayah, termasuk perspektif orang muda penyandang disabilitas dan kelompok yang menghadapi hambatan dalam mengakses ruang partisipasi.
Baca juga: Sisi Pribadi Penuh Inspirasi Rahmi Hatta Diputar Kembali dalam Ultah Seabadnya
Sementara itu, policy paper AMAN Indonesia menyebut proses konsolidasi sepanjang Februari–Agustus 2026 dilakukan KAMI Damai bersama AMAN Indonesia dan Jaringan WPS Indonesia. Temuan konsultasi kemudian dipadukan dengan telaah kebijakan, regulasi, dan dokumen program menggunakan policy gap analysis untuk melihat sejauh mana kebijakan yang ada telah mengakomodasi lima pilar YPS. Lima pilar tersebut adalah partisipasi, perlindungan, pencegahan, kemitraan, serta pelepasan keterlibatan dan reintegrasi. Agenda YPS diadopsi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2250 pada 9 Desember 2015.
Mengusulkan Rencana Aksi Nasional YPS
Dari rangkaian temuan tersebut, AMAN Indonesia mendorong pemerintah mengadopsi Rencana Aksi Nasional Youth, Peace and Security (RAN YPS) sebagai kerangka yang melengkapi kebijakan kepemudaan yang sudah ada. Ada empat arah kebijakan yang diusulkan. Pertama, melembagakan RAN YPS sebagai kebijakan lintas kementerian/lembaga dan lintas pemerintahan. Kedua, membentuk mekanisme formal seperti Youth Advisory Mechanism agar pemuda terlibat sejak tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Ketiga, memasukkan perspektif YPS dalam monitoring dan evaluasi pembangunan pemuda. Keempat, mengembangkan skema pendanaan yang fleksibel, berkelanjutan, transparan, dan mudah diakses organisasi pemuda, terutama kelompok akar rumput.
KAMI Damai juga mendorong pelibatan orang muda secara bermakna dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Kemitraan, menurut dokumen tersebut, perlu dibangun sejak awal agar pengalaman dan gagasan orang muda dapat menjadi bagian dari proses kebijakan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar apakah anak muda sudah dilibatkan, melainkan apakah suara mereka benar-benar didengar dan diperhitungkan. Anak muda perlu memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan gagasan, kesempatan untuk ikut menentukan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, serta dukungan untuk menjalankan inisiatif di lingkungan masing-masing. Policy paper AMAN Indonesia melihat anak muda sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk ikut mencegah konflik, membangun hubungan sosial yang lebih kuat, dan menjaga kehidupan demokratis.
Latifah/melipirnews.com

0 Komentar