Randu Alas dalam Dilema Candi Borobudur

Isu randu alas di kawasan Candi Borobudur menjadi salah satu pemicu awal riset yang kemudian dituangkan dalam buku  antologi "Dilema Borobudur: Di antara Revolusi dan Rekonstruksi". 

Ternyata pohon tua itu bukan sekadar vegetasi biasa, melainkan menyimpan nilai historis, filosofis, dan budaya sebagai "prasasti sosial" bagi masyarakat sekitar.

Suasana diskusi (dok. Latifah)

Demikian mengemuka dalam peluncuran buku tersebut di Kantor BRIN CWS Magelang, Kamis (12/3/2026) siang. Acara yang digelar secara hybrid ini diinisiasi oleh Yayasan Brayat Penangkaran bekerja sama dengan lembaga riset nasional, menghadirkan para peneliti, akademisi, budayawan, serta perwakilan pemerintah daerah.

Buku sebagai Dokumentasi Perubahan Borobudur

Sucoro Setrodiharjo, penggagas buku, menuturkan bahwa gagasan penulisan telah mengendap lama sejak 2008-2009, jauh sebelum Merapi meletus dan Borobudur terpapar abu vulkanik. Ia mengamati tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan warisan budaya tersebut—antara agama, komersial, dan berbagai aspek lainnya.

Sucoro menjelaskan bahwa ia telah mendokumentasikan perubahan Borobudur sejak 1980-an dalam bentuk kliping, foto, video, dan tulisan yang kini terkumpul dalam 50-60 buku catatan. Menurutnya, dokumentasi itu ia lakukan karena melihat adanya pergeseran fungsi Borobudur dari masa ke masa.

Baca juga: Kuliner Tionghoa-Indonesia: Lebih dari Sekadar Rasa, Ini Soal Identitas dan Memori

Buku ini merupakan karya kolaboratif ke-13 yang digagasnya. "Ini adalah karya bersama antara Yayasan Brayat Penangkaran dan lembaga riset nasional," tegasnya.

Novita Siswayanti, Ketua Panitia Peluncuran Buku sekaligus peneliti bidang sosial humaniora, menambahkan bahwa riset untuk buku ini justru berawal dari kegelisahan warga tentang isu randu alas. "Kami pikir itu soal lingkungan biasa. Ternyata saat ditelusuri lebih dalam, pohon itu menyimpan nilai historis, filosofis, dan budaya yang kuat sebagai 'prasaksi sosial' bagi masyarakat sekitar," jelasnya.

Randu Alas dan Ingatan Kolektif

Novita Siswayanti, Ketua Panitia Peluncuran Buku sekaligus peneliti bidang sosial humaniora BRIN, menjelaskan bahwa riset untuk buku ini justru berawal dari kegelisahan warga tentang isu randu alas. "Kami pikir itu soal lingkungan biasa. Ternyata saat ditelusuri lebih dalam, pohon itu menyimpan nilai historis, filosofis, dan budaya yang kuat sebagai 'prasasti sosial' bagi masyarakat sekitar," jelasnya.

Dalam pemaparannya, Novita juga menyoroti potensi besar yang dimiliki desa-desa di sekitar Borobudur yang selama ini belum teroptimalkan. "Pandemi kemarin menghantam habis pendapatan warga. Ketika wisatawan hilang, banyak yang jatuh miskin. Ini menunjukkan ketergantungan yang berbahaya pada sektor pariwisata semata," ungkapnya.

Ia kemudian memaparkan potensi unggulan dari 20 desa di Kecamatan Borobudur. "Desa Giri Purno memiliki peternakan kambing Etawa yang produknya sampai ke luar negeri. Desa Majaksingi menghasilkan kopi Arabika yang dipasok ke hotel-hotel seperti Amanjiwo. Ini semua harus dikembangkan dan ditarik menjadi satu jejaring wisata yang terintegrasi," tambahnya.

Lebih jauh, Novita menggagas Borobudur sebagai "magnet" yang menarik potensi desa-desa sekitarnya untuk membangun jejaring wisata Magelang yang berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing.

Sucoro Setrodiharjo, dalam kesempatan yang sama, juga menyoroti keterkaitan antara pepohonan di sekitar Borobudur dengan dinamika sosial-budaya masyarakat. Ia menceritakan kisah pohon beringin putih di sebuah desa yang mati bersamaan dengan kebijakan penggabungan desa yang menghapus nama "Ringin Putih" dari peta administratif.

"Pohon itu mati bukan karena tua. Ia mati karena namanya dicabut dari ingatan kolektif. Kami kemudian menanam kembali bersama komunitas, bukan sekadar menanam pohon, tapi menanam kembali ingatan," ujarnya.

Desa-Desa di Sekitar Borobudur

Diskusi peluncuran buku yang digelar secara hybrid itu menghadirkan berbagai pihak. Subiyanto, Camat Borobudur, turut memberikan perspektifnya tentang pengelolaan kawasan candi. Mengacu pada UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, ia menyoroti asas pemanfaatan untuk kesejahteraan dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan, teknologi, dan pariwisata.

Ia juga menyebut dua momentum besar pasca-Covid: pengembangan Balai Ekonomi Desa oleh Kementerian BUMN berbasis pariwisata, serta rencana wisata religi dengan target 20 juta wisatawan spiritual yang merupakan inisiatif Gubernur Ganjar Pranowo. "Pengembangan pariwisata maupun spiritualitas, selama ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, kami dukung," tegasnya.

Namun, potensi pengembangan itu menghadapi tantangan serius. Andi Bhermana, peneliti lingkungan pertanian, memetakan bahwa kawasan Borobudur sebenarnya stabil secara ekologis. Perbukitan Menoreh yang mengelilinginya dulunya adalah hutan, kini berubah menjadi tegalan dan sawah, lalu perlahan berubah lagi menjadi penginapan, restoran, dan fasilitas wisata.

"Tantangan utama adalah alih fungsi lahan: dari lahan alami atau hutan menjadi pertanian, kemudian menjadi kawasan pariwisata. Studi kasus di Kalisalak menunjukkan masih ada sistem pertanian tradisional dengan kearifan lokal, tapi di sisi lain tekanan pariwisata sangat kuat. Kita perlu duduk bersama lintas-disiplin untuk menyusun strategi mempertahankan Borobudur dan lingkungan sekitarnya tetap lestari," paparnya.

Kritik Akademik yang Membangun

Di tengah apresiasi yang mengalir, Agus Purwantoro, Guru Besar Seni Budaya Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, memberikan catatan kritis. Ia mengoreksi persepsi tentang "pertanian organik" di Kalisalak yang ternyata tidak sepenuhnya benar.

"Saya ingin mengoreksi, jangan sampai kita salah memahami. Di Kalisalak itu, yang menanam padi organik hanya satu petani, Pak Anto. Selebihnya menanam padi hibrid IR 64 dengan pupuk kimia. Ini penting kita pahami agar tidak salah dalam merumuskan kebijakan," ungkapnya.

Baca juga: Polemik Chattra Borobudur: Mencari Titik Temu dalam Tata Kelola Warisan Dunia

Ia juga menyoroti ironisnya, di kampung yang sama, pohon beringin dan gayam berusia ratusan tahun ditebang hanya untuk kepentingan jangka pendek. "Ini menunjukkan ada masalah struktural dalam cara kita memperlakukan warisan alam dan budaya," tambahnya.

Secara khusus, Prof. Agus juga memberikan masukan terhadap aspek formal buku. “Tapi secara substansi, saya mengapresiasi. Isu-isu yang diangkat sangat aktual dan relevan,” tambahnya.

Spiritualitas Universal Borobudur

Salah satu konsep menarik yang mengemuka dalam diskusi adalah "spiritualitas universal" Borobudur. Sucoro menjelaskan bahwa UNESCO mengakui Borobudur bukan sekadar candi Buddha, tetapi situs dengan nilai-nilai universal yang melampaui batas agama. 

"Spiritualitas di sini bukan hanya soal ritual keagamaan. Tapi seperti yang diakui UNESCO, Borobudur memiliki 'spiritual universal'—spirit energi yang mendorong manusia untuk berpikir, memberi, dan memiliki pengetahuan tentang kehidupan.”

Afi Nursafingi, peneliti geografi kesehatan yang turut melakukan observasi di Randu Alas, menambahkan pentingnya menjaga keseimbangan. "Masyarakat sekitar harus ikut sejahtera, namun narasi Borobudur tidak boleh terputus antar-generasi. Jangan sampai yang tersisa hanya foto-foto tanpa pemahaman tentang maknanya."

Kolaborasi Riset dan Harapan ke Depan

Heru Ponco Wardono, perwakilan lembaga riset nasional di CWS Magelang, memperkenalkan 17 peneliti dengan kepakaran beragam yang saat ini aktif di fasilitas tersebut sejak 2 Januari 2026. Mulai dari pertanian, peternakan, pangan, pemetaan, kesehatan masyarakat, gizi, hingga sosial humaniora.

"Delapan dari 17 peneliti fokus pada kesehatan masyarakat dan gizi, sebagai warisan historis integrasi aset dan SDM riset. Kami berharap potensi riset ini dapat disinergikan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Magelang," ujarnya.

Novita Siswayanti mengajak para peneliti untuk berkontribusi nyata kepada masyarakat Magelang. "Jangan sampai teman-teman peneliti kami ditarik kembali ke Jakarta. Biarkan mereka berkontribusi nyata untuk masyarakat Magelang," pungkasnya.

Diskusi panjang itu juga menekankan masterplan terpadu berbasis riset, penguatan kolaborasi antara lembaga riset, pemerintah daerah, dan komunitas, serta skema pembagian keuntungan pariwisata yang adil bagi 20 desa di Kecamatan Borobudur.

Buku "Dilema Borobudur" mungkin masih perlu penyempurnaan secara format akademik. Namun, ia berhasil melakukan sesuatu yang lebih penting, yaitu memantik percakapan. Dan di tengah hiruk-pikuk modernisasi dan komersialisasi, percakapan tentang Borobudur adalah sesuatu yang tak ternilai harganya.

Latifah/melipirnews.com