Buntut pemilu serentak tahun 2024 ini ternyata masih panjang. Di samping gugatan bermunculan ke Mahkamah Konstitusi (MK), juga muncul hak angket di DPR yang ditengarai terancam mandeg, lantas kisah-kisah kegagalan calon anggota legislatif dari kalangan inkumben tetaplah menarik perhatian. Nama-nama tenar seperti penyanyi kondang Kris Dayanti dari daerah pemilihan V Jawa Timur, Anang Hermansyah dari daerah pemilihan Jawa Barat yang keduanya adalah inkumben, bernasib sama, gagal melenggang ke Senayan. Komedian kondang Opie Kumis yang bertarung di dapil VI DKI Jakarta juga belum beruntung dalam pemilu kali ini.
Di bagian partai politik, kisah sedih dialami partai lawas, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini didirikan 5 Januari 1973, hampir bersamaan dengan pendirian Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) sebagai akibat dari intervensi pemerintahan Orde Baru. Dalam pemilu kali ini, perolehan PPP tidak sampai menyentuh angka ambang batas parlemen empat persen. Padahal, dua partai seangkatannya tersebut masih bertengger di papan paling atas pemenang perolehan suara partai.
Baca juga: Mengintip Kolej Pelajar di Malaysia
Tidak hanya itu, dalam sejarah Reformasi, PPP pernah tercatat memiliki para juru kampanye kondang yang menyuarakan kritik kepada kebijakan pemerintahan saat itu. Sebagian besar para orator panggung dakwah yang digemari masyarakat. Sebut misalnya Syukron Makmun, Zainuddin MZ, Ismail Hasan Metareum, Maemun Zubair hingga politisi perempuan sekelas Aisyah Amini dan juga perempuan politisi yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Massa PPP saat itu juga tidak kalah militan dalam setiap kampanye terbuka.
Sekarang perubahan besar sedang terjadi. Nama besar dan partai yang pernah besar pun bukan lagi jaminan menjadi tumpuan harapan pemilih. Tidak terkecuali calon dari kalangan yang memiliki nasab atau garis keturunan dianggap tinggi. Untuk yang terakhir ini boleh jadi terbelah mengingat beberapa nama dari garis keturunan elit politik justru tampil mulus, bahkan menggeser inkumben. Nah, bagaimana para calon dari garis keturunan yang secara kultural dihormati seperti dari kalangan pesantren? Mungkin jawabnya sama saja, ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Namun jelas dalam pemilu tahun 2024 ini, keturunan kyai saja tidak menjamin keterpilihan calon. Walaupun calon itu dari keturunan kyai besar dan memiliki jaringan alumni yang meluas di berbagai provinsi.
"Kalau dari keturunan kyai itu lebih tepatnya nyalon DPD, bukan DPR. Karena faktor alumni lebih akan berpengaruh sebab luasnya cakupan wilayah alumni. Kalau DPR itu dibatasi dapil, sehingga faktor jaringan alumni sepertinya kurang menjadi faktor kuat", terang Farikhi, salah satu alumnus Pesantren Tambak Beras dan Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang yang kini tinggal di Tegal, Jawa Tengah.
Tidak hanya itu, dalam sejarah Reformasi, PPP pernah tercatat memiliki para juru kampanye kondang yang menyuarakan kritik kepada kebijakan pemerintahan saat itu. Sebagian besar para orator panggung dakwah yang digemari masyarakat. Sebut misalnya Syukron Makmun, Zainuddin MZ, Ismail Hasan Metareum, Maemun Zubair hingga politisi perempuan sekelas Aisyah Amini dan juga perempuan politisi yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Massa PPP saat itu juga tidak kalah militan dalam setiap kampanye terbuka.
Sekarang perubahan besar sedang terjadi. Nama besar dan partai yang pernah besar pun bukan lagi jaminan menjadi tumpuan harapan pemilih. Tidak terkecuali calon dari kalangan yang memiliki nasab atau garis keturunan dianggap tinggi. Untuk yang terakhir ini boleh jadi terbelah mengingat beberapa nama dari garis keturunan elit politik justru tampil mulus, bahkan menggeser inkumben. Nah, bagaimana para calon dari garis keturunan yang secara kultural dihormati seperti dari kalangan pesantren? Mungkin jawabnya sama saja, ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Namun jelas dalam pemilu tahun 2024 ini, keturunan kyai saja tidak menjamin keterpilihan calon. Walaupun calon itu dari keturunan kyai besar dan memiliki jaringan alumni yang meluas di berbagai provinsi.
"Kalau dari keturunan kyai itu lebih tepatnya nyalon DPD, bukan DPR. Karena faktor alumni lebih akan berpengaruh sebab luasnya cakupan wilayah alumni. Kalau DPR itu dibatasi dapil, sehingga faktor jaringan alumni sepertinya kurang menjadi faktor kuat", terang Farikhi, salah satu alumnus Pesantren Tambak Beras dan Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang yang kini tinggal di Tegal, Jawa Tengah.
Baca juga: Harapan Kaum Muda Terhadap Forum Kerukunan Di Daerahnya
Karena itulah mengapa PPP yang dipandang banyak dihuni para calon dari kalangan elit pesantren kurang mendapat dukungan. Ditambah lagi menurut Farikhi, ada kecenderungan sekarang ini partai politik identik dengan unsur kedaerahan. Artinya, daerah-daerah tertentu sulit terlepas dari penyematan afiliasinya terhadap partai-partai tertentu.
"Seperti pelawak Narji yang mencalonkan diri dari PKS di dapil sini, rasanya berat untuk lolos karena daerah sini bukan wilayahnya PKS. Lain halnya jika Narji bertarung di wilayah DKI Jakarta, mungkin ia akan lolos karena wilayah itu dikuasai PKS", pungkasnya.
Faktor kedaerahan dari elektabilitas partai politik ini mungkin saja bukan sesuatu yang baru. Sebab di Aceh sudah berdiri partai-partai lokal. Hanya saja, agak aneh jika sebuah partai nasional namun menjadi lekat dengan unsur kedaerahan tertentu.
MN
Karena itulah mengapa PPP yang dipandang banyak dihuni para calon dari kalangan elit pesantren kurang mendapat dukungan. Ditambah lagi menurut Farikhi, ada kecenderungan sekarang ini partai politik identik dengan unsur kedaerahan. Artinya, daerah-daerah tertentu sulit terlepas dari penyematan afiliasinya terhadap partai-partai tertentu.
"Seperti pelawak Narji yang mencalonkan diri dari PKS di dapil sini, rasanya berat untuk lolos karena daerah sini bukan wilayahnya PKS. Lain halnya jika Narji bertarung di wilayah DKI Jakarta, mungkin ia akan lolos karena wilayah itu dikuasai PKS", pungkasnya.
Faktor kedaerahan dari elektabilitas partai politik ini mungkin saja bukan sesuatu yang baru. Sebab di Aceh sudah berdiri partai-partai lokal. Hanya saja, agak aneh jika sebuah partai nasional namun menjadi lekat dengan unsur kedaerahan tertentu.
MN
Komentar
Posting Komentar