Polemik Chattra Borobudur: Mencari Titik Temu dalam Tata Kelola Warisan Dunia

Wacana pemasangan chattra di stupa induk Candi Borobudur kembali mengemuka dan memicu diskusi hangat di kalangan akademisi, arkeolog, komunitas pelestari, serta pemangku kepentingan lainnya.

Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) menggelar webinar pada Senin (9/2/2026) untuk membahas polemik ini dari berbagai perspektif keilmuan, menghadirkan para pakar arkeologi, arsitektur, filsafat, hingga perwakilan praktisi spiritual.

Rencana pemasangan chattra memunculkan perdebatan akademik yang konstruktif mengenai arah pelestarian cagar budaya berstatus warisan dunia. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan bahwa rencana ini bertujuan memperkuat dimensi spiritual dan fungsi Borobudur sebagai living heritage, sejalan dengan meningkatnya aktivitas keagamaan dan wisata religi. Di sisi lain, sejumlah akademisi mengingatkan pentingnya mematuhi prosedur ilmiah dan komitmen internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Perbedaan Pandangan dalam Kerangka Pelestarian Warisan Dunia

Dr. Daud Aris Tanudirjo, purna tugas dosen Arkeologi Universitas Gadjah Mada, membuka diskusi dengan menekankan kompleksitas persoalan warisan budaya. Ia mengingatkan bahwa Candi Borobudur bukan sekadar monumen nasional, melainkan warisan dunia dengan segala konsekuensinya.

"Saya meyakini bahwa warisan budaya itu adalah untuk semua. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya arkeolog, tetapi milik banyak pihak. Karena itulah, ketika memutuskan sesuatu, kita harus memperhatikan berbagai macam pemangku kepentingan," ujar Daud.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Warisan Dunia UNESCO dan berkomitmen untuk menjaga Outstanding Universal Value (OUV) Borobudur. Dalam kerangka inilah, setiap rencana intervensi—termasuk pemasangan chattra—seharusnya melalui kajian dampak warisan budaya atau Heritage Impact Assessment (HIA) yang komprehensif.

"Sejak awal Borobudur sudah dikatakan sebagai warisan budaya milik semua umat manusia. Bukan komisi warisan dunia yang menyatakan, tetapi justru bangsa kita sendiri ketika membutuhkan bantuan pemugaran," kenang Daud, merujuk pada kampanye internasional yang digalang pada era 1970-an yang melibatkan setidaknya 23 negara dan berbagai lembaga internasional.

Perdebatan kemudian mengerucut pada kualitas HIA yang telah dilakukan. Sejumlah akademisi menilai bahwa kajian yang ada perlu diperdalam dan diperluas cakupannya, terutama dalam menganalisis dampak multidimensi—baik terhadap aspek fisik, filosofis, sosial, maupun citra Indonesia di mata internasional.

Membaca Makna Filosofis dari Dalam

Dari perspektif arkeologi dan filologi, Prof. Dr. Agus Aris Munandar, Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, memaparkan pandangannya berdasarkan kitab kuno Sanghyang Kamahayanikan yang diperkirakan sezaman dengan Borobudur. Ia mengajak kita untuk memahami cara pandang masyarakat pendiri candi.

"Jika leluhur tidak melakukan apa-apa terhadap benda yang dia buatnya, kita juga harus tidak melakukan apa-apa. Kita harus menghargai apa yang leluhur perbuat terhadap warisan mereka," ujar Prof. Agus.

Ia menjelaskan bahwa Sailendrawangsa sebagai dinasti lokal memiliki konsepsi estetika dan keagamaan yang matang, yang dikenal dengan istilah lokal jenius. Merekalah yang memutuskan bentuk akhir Borobudur, termasuk ketiadaan chattra di stupa induk. "Borobudur harus dipandang secara pratyaksa (fisik) dan paroksa (makna terdalam), seperti halnya Sailendrawangsa memahami Borobudur," tambahnya.

Senada dengan itu, Dr. So Tju Shinta Lee dari Yayasan Dharmamega Bumi Borobudur memaparkan kajian mendalam tentang filosofi stupa induk. Dalam presentasinya yang berjudul "Borobudur: Piwulang, Filosofi Stupa Induk, dan Karakteristik Peninggalan Nusantara", ia menunjukkan bahwa Borobudur memiliki kesatuan desain yang utuh dan konsisten.

"Candi Borobudur dibangun dengan perencanaan sebagai satu kesatuan dengan tema ajaran yang bertahap," papar Shinta Lee.

Berdasarkan analisis terhadap relief, ia menemukan bahwa dari total panil yang menggambarkan stupa, dua pertiganya menampilkan stupa tanpa chattra. Stupa-stupa di puncak bangunan (kutagara) juga seluruhnya tidak bercattra. "Stupa induk Borobudur merepresentasikan realitas kebuddhaan itu sendiri, cita tergugah Buddha, sifat murni kesadaran, dan bebas dari segala konsep," jelasnya.

Dari sinilah muncul perbedaan pandangan, apakah penambahan elemen baru justru akan memperkaya atau malah mengganggu kesatuan filosofis yang telah dirancang secara utuh oleh para pendirinya?

Risiko Fisik dan Tantangan Tata Kelola

Khaerunnisa, Ph.D., dari Magister Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta, membawa perspektif berbeda dari pengalamannya dalam berbagai kajian HIA. Ia menyoroti aspek teknis yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

"Sejak dilahirkan kembali pada saat restorasi, Borobudur selalu pakai sabuk karena struktur menjadi concern utama untuk menegakkan kembali. Setiap 2-5 tahun terpapar abu vulkanik dan gempa," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa beban tambahan di puncak stupa—apalagi jika mencapai ratusan kilogram—berpotensi mempengaruhi kestabilan struktur, terutama saat terjadi guncangan. Pengalaman gempa Yogyakarta 2006 yang menyebabkan runtuhnya bagian-bagian Candi Prambanan menjadi pelajaran berharga.

"Kehilangan cagar budaya itu seperti kehilangan sumber daya yang tidak terbarukan. Kita mau ganti pakai yang baru juga tidak bisa," imbuhnya.

Namun, Khaerunnisa juga membuka ruang dialog dengan menyatakan bahwa pada prinsipnya, intervensi dapat dilakukan asalkan melalui proses yang benar. "Ilmu pengetahuan itu garda depan untuk menjaga warisan dunia. Dia tidak akan kerja kalau kita tidak cukup terbuka untuk menerimanya."

Komunitas dan Praktisi Spiritual: Menjaga Keseimbangan

Dr. Maria Tri Widayati dari Komunitas Kandang Kebo menyampaikan pandangan dari perspektif komunitas pelestari yang selama ini bergerak secara sukarela. Ia mengapresiasi niat baik pemerintah untuk menjadikan Borobudur lebih hidup, namun mengingatkan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan.

"Kami tidak menolak pemaknaan spiritual maupun praktik keagamaan yang akan berlangsung di Borobudur untuk ziarah, itu monggo silakan. Namun, pemasangan elemen fisik baru yang belum terbukti secara ilmiah keberadaannya perlu dikaji lebih mendalam," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan ruang dialog yang lebih inklusif agar berbagai pandangan dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. "Komunitas pelestari cagar budaya di Indonesia itu banyak sekali. Kami berharap suara kami didengar."

Sementara itu, Bhikkhu Ditthisampanno Mahathera, Ph.D., dari STIAB Smaratungga, menawarkan perspektif berbeda. Beliau menekankan pentingnya melestarikan Borobudur dari berbagai sisi, termasuk spiritualitas.

Beliau menjelaskan pemaknaan chattra dalam tradisi Buddha. "Chatra ini kan kita pandang sebagai salah satu bentuk simbol, simbol catra itu payung atau perlindungan dan juga dikatakan sebagai mahkota, yang mana sebagai salah satu kelengkapan dalam stupa memang ada catra."

Namun, beliau juga mengapresiasi kerja para arkeolog dan pelestari. "Kami berterima kasih kepada para arkeolog dan juga yang telah melestarikan Borobudur ini, sehingga kami masih bisa menikmatinya dalam sisi spiritualitas."

Beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama melestarikan Borobudur sesuai perannya masing-masing. "Pada dasarnya, mari kita bersama-sama melestarikan Borobudur dari berbagai sisi. Kita punya bagian masing-masing, yang mana pada dasarnya bagaimana menjadikan Borobudur itu sebagai salah satu simbol spiritualitas."

Mencari Titik Temu

Perdebatan mengenai chattra Borobudur sesungguhnya mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam tata kelola warisan dunia: bagaimana menyeimbangkan aspirasi keagamaan dan spiritual, kepentingan pariwisata, komitmen pelestarian, serta partisipasi publik yang setara.

Di satu sisi, pemerintah memiliki legitimasi untuk mengembangkan kawasan Borobudur sebagai pusat spiritual dan destinasi wisata religi, sejalan dengan penetapannya sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Di sisi lain, komunitas akademik dan pelestari mengingatkan bahwa status warisan dunia membawa konsekuensi prosedural yang harus dihormati.

Sebagai negara pihak Konvensi Warisan Dunia, Indonesia terikat untuk menjaga OUV Borobudur dan melaporkan setiap perubahan signifikan kepada UNESCO. Namun, panduan UNESCO juga membuka ruang bagi change management yang terkendali melalui HIA yang kredibel dan partisipatif.

Dr. Daud merangkumnya dengan bijak, "Memungkinkan perubahan terkendali bisa jadi pemasangan chattra pun mungkin bisa. Tetapi ada hal-hal khusus yang harus kita tunjukkan. Ada kebutuhan itu, dan ada hal-hal yang bisa kita pertanggungjawabkan tidak akan memberikan dampak yang signifikan." Diskusi IAAI ini menjadi salah satu forum untuk menjernihkan perdebatan dan memperkaya wawasan publik tentang kompleksitas pelestarian warisan dunia. 

Pada akhirnya, semua pihak sepakat bahwa Candi Borobudur adalah pusaka yang harus dijaga bersama. Perbedaan pandangan yang ada justru menjadi bukti bahwa warisan ini benar-benar milik semua, dan layak diperdebatkan dengan cara-cara yang bermartabat dan berkeadaban.

Latifah/Melipirnews