Mengenal Danwei, Ikatan Sosial Masyarakat China Bernafaskan Proletarian dan Egalitarian

Di negara demokrasi seperti Indonesia, membangun basis dukungan untuk mencari perolehan suara lewat pemilu bukanlah sebuah pemandangan yang aneh. Jauh sebelum pertarungan resmi dimulai pun, para caleg dan capres telah terjun ke masyarakat. Mereka berusaha merebut hati para calon pemilih. Rasanya lumrah juga bilamana kunjungan para politisi seperti sekarang ini dimaksudkan untuk membangun basis suara dan memperkuat basis dukungan jika memang sudah terbangun kecocokan.


Tidak cukup dengan hanya menebar visi, misi dan janji-janji, terkadang unsur primordial sengaja atau tidak sengaja ikut dipamerkan. Sebaran baliho di berbagai tempat seringkali mengapungkan sentimen kelompok serta unsur primordial calon. Ujung-ujungnya terperangkap pada debat panas layak tidaknya politik identitas.

Ketiga calon presiden yang sudah mendapatkan dukungan partai, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hari-hari ini paling sibuk menyambangi kantong-kantong suara yang berpotensi mendukung mereka. Bukan hanya melipir pada kolega mereka dari partai yang berbeda, namun juga keliling Indonesia. Mereka senantiasa berada di kerumunan. Tidak cukup hanya mendatangi simpul tokoh masyarakat yang berkerumun itu.

Bagaimana jika kantong-kantong suara itu seperti komplek pemukiman dan pekerjaan sekaligus seperti danwei di China? Mungkin saja lebih menarik karena para calon pemilih sudah terkonsentrasi di blok-blok pemukiman yang menyatu dengan pabrik tempat kerjanya. Sayangnya sistem danwei seperti ini belum begitu dikenal di Indonesia.

Awalnya memang dari kebijakan pemerintah. Kebangkitan raksasa ekonomi China sekarang ini bukan hanya karena kekuatan para pemimpin negara dan partai. Sumbangan besar sistem sosial yang berkembang dari sistem pemukiman dan perusahaan yang dibangun negara di era sosialis dulu kini berdampak nyata sekarang. 

Memang benar kemunculannya diperkenalkan pemerintahan komunis sosialis China di era Mao Tse Tung yang memimpin China tahun 1949-1976. Pemerintahan Mao Tse tung mengadopsi model perencanaan kota seperti di Eropa Tengah dan Timur, membangun komplek-komplek perumahan untuk tenaga buruh yang diangkut dari kawasan pedesaan. 

Sebagai tenaga kerja di bawah perusahaan pemerintah, hidup mereka dikendalikan oleh pemerintah. Namun juga sebaliknya, fasilitas yang diberikan kepada rakyat sangat mudah terdistribusi lewat para pengurus danwei. Sekilas bentuk dan fungsinya seperti organisasi rukun tetangga (RT), walaupun tingkat keterikatannya tidak dapat dibandingkan. Danwei menyentuh semua aspek, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hiburan dan sebagainya. Secara politis, mereka juga menjadi subjek yang mudah diawasi oleh pemerintah.

Modal sosial organisasi masyarakat yang sedemikian kokoh ini menjadi lebih produktif tatkala Deng Xiaoping membawa reformasi ekonomi di tahun 1978. Sektor swasta mulai dibuka disertai diperbolehkannya investasi asing.

Kota-kota pabrik yang dulu dirintis oleh danwei ini terbukti sangat ampuh dalam menanamkan semangat loyalitas proletarian pada masyarakat kota terhadap negara serta mendorong kesadaran egalitarian di antara sesama.

Di kota Shenzhen misalnya, terdapat komplek dikelilingi tembok Foxconn city yang dimiliki perusahaan asal Taiwan. Luas komplek industri pembuat onderdil peralatan elektronik termasuk iPhone yang mengadopsi model danwei ini sekitar 3 kilometer persegi. Di dalam komplek industri dan pemukiman ini terdapat sekitar 420 ribu pekerja pabrik. 

Di dalam wilayah yang dikelilingi tembok ini, mereka memiliki pasukan pemadam api, rumah sakit, bank, stasiun siaran TV dan fasilitas lainnya. Industri ini menarik para penduduk desa untuk migrasi ke kota seperti di Shenzhen ini walaupun menjadi pekerja di pabrik-pabrik dengan bayaran murah.

Pemandangan di kota-kota lain tidak jauh berbeda. Komplek industri dan sekaligus menjadi pemukiman para pekerjanya (danwei). Inilah mereka yang kini menjadi aktor utama kebangkitan ekonomi China menjadi raksasa baru. Perusahaan milik negara banyak melakukan investasi ke luar negeri dengan para pekerja yang memiliki loyalitas proletarian dan semangat egalitarian. 

Seandainya mereka dikenalkan sistem demokrasi seperti di Indonesia, mungkin tidak akan ada istilah politik identitas yang menyasar pada segmen tertentu dalam masyarakat. 

MN, dari berbagai sumber.


Komentar