Sehabis salat Jumat di suatu siang yang agak lama berlalu, alhamdulillah dapat kesempatan berbincang mengenai topik yang masih terus hangat sampai saat ini. Topiknya, yakni Depok disebut Kota Paling Tidak Toleran oleh Setara Institut. Dua tahun berturut-turut, 2021 dan 2022, walaupun yang tahun terakhir disebutkan sedikit lebih baik.
Partner bincang kali ini bukan sosok main-main, walaupun juga bukan orang terdekat walikota Depok. Yang jelas ia bukan orang sembarangan. Ia aktif di kegiatan keagamaan di wilayah Depok, berjejaring dengan pengurus MUI, dan juga FKUB Kota Depok, jika bukan merupakan pengurus intinya juga.
Menurutnya, walaupun tampak abai, walikota Depok merespon hasil survei Setara Institut itu di kalangan internal. Dalam pidatonya di sebuah acara MUI Kota Depok, walikota ini menyinggung kebhinekaan dan secara tidak langsung merespon penilaian hasil survai menyangkut kotanya. Menurut teman bincang siang sehabis salat Jumat ini, maunya walikota Setara mestinya melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mem-publish temuan mereka. Namun memang teman bincang siang ini belum mendengar pernyataan lebih jauh, misalnya reaksi atau respon lewat kebijakan pihak Pemkot Depok terhadap hasil Setara Institut tersebut di lingkungan internal.
Sebenarnya, teman bicara ini juga bingung, mengapa Depok dimasukkan kota paling tidak toleran. Sejauh pengetahuannya, saat ini tidak ada kasus yang mengganggu keamanan beribadah kaum minoritas. Menurutnya, jika penanganan terhadap jemaat Ahmadiyah, kasus pengekangan terhadap minoritas mutakhir di Depok, oleh pihak Pemkot itu justru untuk melindungi Ahmadiyah dari tindakan amuk massa. Wajarlah kalau pernyataannya demikian karena memang teman ini cukup lama berkecimpung di dunianya, yakni di sekitar birokrasi Kota Depok.
Lain halnya apa yang diukur Setara, yang bukan melulu soal penyegelan masjid Ahmadiyah yang sudah berlangsung lama itu. Setara melihat masih ada 4 indikator lainnya yang dijadikan patokan. Memahami hal ini memang rumit dan perlu waktu tersendiri, paling tidak untuk membacanya. Namun jamaknya jajaran birokrasi di Indonesia dicetak bukan untuk menjadi pembaca, mungkin tepatnya diberdayakan untuk menjadi pelaksana. Memang agak rancu juga dilaksanakan, tanpa memedulikan hasil bacaan.
Paling tampak lemah di Depok adalah indikator pernyataan, regulasi, tata kelola keragaman dan visi keragaman yang inklusif ke depan dari pemerintah setempat. Itu indikator survai Setara, lho! Empat indikator ini, kata teman ini, di Depok era walikota sekarang memang cenderung bermasalah. Terbesar dari masalah itu sebenarnya peran partai pengusung pasangan walikota dan wakil walikota sekarang ini yang sangat dominan. Alih-alih membangun keragaman dengan kelompok lain, membangun kerja sama dengan kelompok partai lain pun tidak berjalan. Utamanya di tingkat bawah.
Contoh paling nyata ialah soal distribusi bantuan yang lebih terdistribusikan kepada kelompok partai tertentu, yang walaupun sebenarnya penerima tidak layak menerima. Begitu pula akomodasi terhadap kepentingan ormas-ormas Islam yang sangat tidak tampak, kecuali ormas terafiliasi terhadap kepentingan partai tertentu. Pertanda paling jelas, berdirinya sekolah-sekolah Islam terpadu yang jumlahnya begitu banyak di Depok, sementara pendirian MIN dan MAN masih terganjal.
Oleh karena itu memang tidak heran apabila lembaga seperti FKUB dan MUI bagian Hubungan Antar Agama juga tidak banyak berperan di dalam dinamika penguatan keberagaman pemerintahan di Kota Depok. Teman ini mengetahui subsidi dana dari Kemenag kepada FKUB yang besarannya Rp. 50 juta, namun tidak terlalu tahu besaran dana dari Pemkot Depok terhadap FKUB. Terlebih lagi seperti apa FKUB Depok dilibatkan untuk merespon hasil survai Setara Institut tersebut.
Di luar itu, sebenarnya di Kota Depok telah berlaku tunjangan kepada petugas bimbingan rohani (bimroh) dari beragam agama yang jumlah petugasnya hingga mencapai 900 orang. Untuk kalangan Islam mereka para penerima biasanya para guru ngaji, marbot, pengelola majelis taklim dan sebagainya. Begitu pula dari agama selain Islam, biasanya dari tokoh agama yang langsung bersentuhan dengan umat. Mereka ini mendapatkan SK dari Walikota Depok. Setiap bulan, masing-masing petugas bimroh ini mendapatkan honorarium sebesar Rp. 350 ribu dan dicairkan setiap semester.
Partner bincang kali ini bukan sosok main-main, walaupun juga bukan orang terdekat walikota Depok. Yang jelas ia bukan orang sembarangan. Ia aktif di kegiatan keagamaan di wilayah Depok, berjejaring dengan pengurus MUI, dan juga FKUB Kota Depok, jika bukan merupakan pengurus intinya juga.
Menurutnya, walaupun tampak abai, walikota Depok merespon hasil survei Setara Institut itu di kalangan internal. Dalam pidatonya di sebuah acara MUI Kota Depok, walikota ini menyinggung kebhinekaan dan secara tidak langsung merespon penilaian hasil survai menyangkut kotanya. Menurut teman bincang siang sehabis salat Jumat ini, maunya walikota Setara mestinya melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mem-publish temuan mereka. Namun memang teman bincang siang ini belum mendengar pernyataan lebih jauh, misalnya reaksi atau respon lewat kebijakan pihak Pemkot Depok terhadap hasil Setara Institut tersebut di lingkungan internal.
Sebenarnya, teman bicara ini juga bingung, mengapa Depok dimasukkan kota paling tidak toleran. Sejauh pengetahuannya, saat ini tidak ada kasus yang mengganggu keamanan beribadah kaum minoritas. Menurutnya, jika penanganan terhadap jemaat Ahmadiyah, kasus pengekangan terhadap minoritas mutakhir di Depok, oleh pihak Pemkot itu justru untuk melindungi Ahmadiyah dari tindakan amuk massa. Wajarlah kalau pernyataannya demikian karena memang teman ini cukup lama berkecimpung di dunianya, yakni di sekitar birokrasi Kota Depok.
Lain halnya apa yang diukur Setara, yang bukan melulu soal penyegelan masjid Ahmadiyah yang sudah berlangsung lama itu. Setara melihat masih ada 4 indikator lainnya yang dijadikan patokan. Memahami hal ini memang rumit dan perlu waktu tersendiri, paling tidak untuk membacanya. Namun jamaknya jajaran birokrasi di Indonesia dicetak bukan untuk menjadi pembaca, mungkin tepatnya diberdayakan untuk menjadi pelaksana. Memang agak rancu juga dilaksanakan, tanpa memedulikan hasil bacaan.
Paling tampak lemah di Depok adalah indikator pernyataan, regulasi, tata kelola keragaman dan visi keragaman yang inklusif ke depan dari pemerintah setempat. Itu indikator survai Setara, lho! Empat indikator ini, kata teman ini, di Depok era walikota sekarang memang cenderung bermasalah. Terbesar dari masalah itu sebenarnya peran partai pengusung pasangan walikota dan wakil walikota sekarang ini yang sangat dominan. Alih-alih membangun keragaman dengan kelompok lain, membangun kerja sama dengan kelompok partai lain pun tidak berjalan. Utamanya di tingkat bawah.
Contoh paling nyata ialah soal distribusi bantuan yang lebih terdistribusikan kepada kelompok partai tertentu, yang walaupun sebenarnya penerima tidak layak menerima. Begitu pula akomodasi terhadap kepentingan ormas-ormas Islam yang sangat tidak tampak, kecuali ormas terafiliasi terhadap kepentingan partai tertentu. Pertanda paling jelas, berdirinya sekolah-sekolah Islam terpadu yang jumlahnya begitu banyak di Depok, sementara pendirian MIN dan MAN masih terganjal.
Oleh karena itu memang tidak heran apabila lembaga seperti FKUB dan MUI bagian Hubungan Antar Agama juga tidak banyak berperan di dalam dinamika penguatan keberagaman pemerintahan di Kota Depok. Teman ini mengetahui subsidi dana dari Kemenag kepada FKUB yang besarannya Rp. 50 juta, namun tidak terlalu tahu besaran dana dari Pemkot Depok terhadap FKUB. Terlebih lagi seperti apa FKUB Depok dilibatkan untuk merespon hasil survai Setara Institut tersebut.
Di luar itu, sebenarnya di Kota Depok telah berlaku tunjangan kepada petugas bimbingan rohani (bimroh) dari beragam agama yang jumlah petugasnya hingga mencapai 900 orang. Untuk kalangan Islam mereka para penerima biasanya para guru ngaji, marbot, pengelola majelis taklim dan sebagainya. Begitu pula dari agama selain Islam, biasanya dari tokoh agama yang langsung bersentuhan dengan umat. Mereka ini mendapatkan SK dari Walikota Depok. Setiap bulan, masing-masing petugas bimroh ini mendapatkan honorarium sebesar Rp. 350 ribu dan dicairkan setiap semester.
Menurut tokoh Depok ini, baru sebatas itu komitmen Pemkot Depok terhadap keragaman di kota ini. Inovasi lokal ini mungkin saja berada di luar arah dari kebijakan FKUB yang sudah jelas regulasinya. Hal ini sebenarnya mirip dengan kreasi kerukunan di daerah seperti dibentuknya Satgas Toleransi di Kabupaten Purwakarta di era Bupati Dedi Mulyadi. Insentif bimroh ini sebatas penghargaan kepada para rohaniwan dari beragam agama dan belum para tingkatan kegiatan lintas agama layaknya kegiatan Satgas Toleransi di Purwakarta. Namun begitu, tidak disangsikan masih adanya kepedulian terhadap kebhinekaan dan toleransi dari Pemkot Depok walau baru ditunjukkan sebatas dana bimroh yang juga menjangkau tokoh agama lain.
Depok masih berjuang untuk menyelesaikan konfigurasi kepartaian di tingkat elit lokal. Belum menjangkau jauh mengenai tata kelola keragaman yang mengakomodasi setiap elemen yang berbeda. Depok masih berjuang untuk menyinergikan antar kekuatan antarelemen, termasuk partai politik yang ada. Jadi, belumlah saatnya membayangkan pimpinan tertinggi di Depok hadir di sebuah acara gereja dan memberikan sambutannya, atau membuka acara Imlek atau Cap Go Meh di lithang Cimanggis misalnya.
MN
Depok masih berjuang untuk menyelesaikan konfigurasi kepartaian di tingkat elit lokal. Belum menjangkau jauh mengenai tata kelola keragaman yang mengakomodasi setiap elemen yang berbeda. Depok masih berjuang untuk menyinergikan antar kekuatan antarelemen, termasuk partai politik yang ada. Jadi, belumlah saatnya membayangkan pimpinan tertinggi di Depok hadir di sebuah acara gereja dan memberikan sambutannya, atau membuka acara Imlek atau Cap Go Meh di lithang Cimanggis misalnya.
MN
Komentar
Posting Komentar